Perjalanan Dinas Muabdin dan AGK Mencapai Rp 79 Miliar

Perjalanan Dinas Muabdin dan AGK Mencapai Rp 79 Miliar

510
0
BERBAGI
UANG PALSU: Sejumlah barang bukti uang palsu pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu di amankan oleh pihak Polrestabes Bandung di Jalan Jawa, Senin(24/2).
.

 

Maluku Utara (M.Sindoraya) – Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Sekertaris Daerah Muabidin Rajab rupanya memeliki rencana sendiri untuk memperkaya diri. Hal ini terbukti saat pembahasan anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, anggaran perjalanan dinas keluar negeri Gubernur mencapai Rp 29 miliar sementara baiaya perjalanan dinas Sekertariat daerah senilai Rp 50 miliar lebih. Dari uraian ini, selain mendapatkan sorotan dari akademisi, kini lembaga Swadaya Masyarakat juga mempertanyakan, anggaran sebanyak itu mau diapakan.

Koordinator Gamalama Corupction Wathc (GCW) Malut Muhidin kepada wartawan via handphone Jumat (13/1) mengatakan, total anggaran perjalanan antara Gubernur dan sekda senilai Rp 79 Miliar lebih. Anggaran sebanyak itu, Gubernur dan sekda harus mempuh menjelaskan alasan apa sehingga harus menggunakan anggaran sebanyak itu, wajib disampaikan aitem-aitem.

Banyaknya anggaran perjalan dua pimpinan ini harusnya digunakan untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, jangan lagi melakukan pinjaman di Bank. Hutang pihak ketiga senilai Rp 386 miliar sementara pinjaman ke pihak lain senilai Rp 400 miliar. Hutang hanya senilai Rp 368 kenapa harus meminjam Rp 400 miliar dapat aturan dari mana.

Lanjut dia, strategi ini bukan hanya mengungtungkan Gubernur dan Sekda melainkan ini cara lama yang dilakukan Bendaharan Umum Daerah (BUD) Ahmad Purbaya dan kepala Inspektorat Bambang Hermawan yang sebelumnya mengotak-atik APBD Halmahera Selatan. Dari jurus itulah diterapkan di Pemprov.

Alasan meningkatkan perjalan AGK dan Sekda ini untuk membayar hutang pada pihak ketiga yang selama ini masih belum juga dilunasi. Hal yang aneh juga kenapa harus ada pinjaman kepada pihak Bank senilai Rp 400 miliar sementara hutang hanya mencapai Rp 368 miliar. Dari total pijaman itu masih ada anggaran sisa senilai Rp 32 miliar ini digunakan untuk apa kalau bukan dibagi-bagi untuk memperkaya diri.  Sistem pengelolaan keuangan daerah ini bisa di otak – atik oleh empat orang yakni AKG, Muabdin, Bambang dan Ahmad Purbaya, tudingnya,

(rz)

LEAVE A REPLY