TERANCAM GAGAL, BENDUNGAN PROGRAM JOKOWI DI SIKKA

TERANCAM GAGAL, BENDUNGAN PROGRAM JOKOWI DI SIKKA

871
0
BERBAGI
RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN NAPUNG GETE
.

 

Maumere-NTT (M.Sindoraya) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat serius untuk pembangunan bendungan yang berada di wilayah Indonesia.49 bendungan yang akan dibangun baru,salah satunya pembangunan bendungan Napung Gete yang berada diKabupaten Sikka ,Nusa Tenggara Timur terancam gagal.

Pasalnya,Pemerintah Daerah Kabupaten sampai hari ini belum mengrealisasikan pembayaran ganti rugi tanah bagi pemilik lahan.Padahal Bupati Sikka Drs Yoseph Ansar Rera  dan Ketua DPRD Sikka Rafael Raga telah membuat  berita acara kesepakatan bersama pemilik lahan  untuk dilakukan proses pembangunan bendungan Napung Gete dan pembayaran ganti rugi tanah tahap I akan direalisasikan  paling lambat tanggal 31 Desember 2016 .Namun disayangkan sampai ditahun 2017 juga Pemerintah Kabupaten Sikka belum merealisasikan pembayaran tahap I tersebut.

Menurut Kepala Badan Pertahanan  Nasional Kabupaten Sikka ,Hardo,SH,M.Hum  mengatakan sampai hari ini belum ada setoran biaya operasional sebesar Rp 850 Juta dari pemda Sikka kepada Badan Pertanahan Nasional(BPN).Biaya sebesar itu merupakan pembayaran pelaksanaan  dan pemberian hasil pengadaan tanah seluas  161 hektare.Pembiayaan ini diatur melalui permendagri nomor 72 tahun 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Biaya ini harus bersumber dari APBD Kabupaten Sikka.

“Kalau Pemerintah Kabupaten Sikka belum menyetor biaya operasional sebesar RP 850 Juta ,pasti tim Aprisal tidak bisa melaksanakan tugasnya ,dengan otomatis lahan milik petani belum bisa diganti rugi.memang di dalam aturan begitu,kita tidak bisa laksanakan proyek ini, kalau tidak ada setoran ke tim pengadaan tanah”Kata Hado saat ditemui media usai Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Sikka Senin,(16/01/2017)di,Kantor DPRD Sikka,Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka,Nusa Tenggara Timur.

Bupati Sikka Drs Yoseph Ansar Rera bersama Forkompida Sikka meninjau Lokasi pembangunan bendungan Napung Gete,Senin,(16/01/2017)

Sementara itu,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka,Agustinus Boy Satrio  menjelaskan ,Pemda Sikka belum membayar Rp 850 Juta kepada BPN ,karena terkendala dengan sistem keuangan pada birokrasi pemeritahan akibat terjadinya perubahan nomenklatur pada organisasi perangkat.

“Kendalahnya ada disistem di perubahan OPD baru karena dinas-dinas baru membutuhkan nomeklatur baru semua.Kode nomor rekening disistem komputerisasi yang ada DKPAD perlu penyesuaian.Dana biaya operasional kepada BPN sudah ada, anggararannya menggunakan dana APBD tahun 2017.yang jelas kita akan membayar secepatnya”Kata Boy Satrio ini

Agustinus Boy Satrio meminta masyarakat pemilik lahan bersabar sedikit,sebab tahapan adminitrasi yang kita kerjakan sangat panjang kalau sudah selasai pasti kita akan membayar ganti rugi tanah

“Tahapan Proses adminstarsi ini membutuhkan waktu ,kita tidak bisa melewati proses yang ada ,kalau sudah beres pasti kita akan membayar ,saya berharap bersabarlah dan doakan kami biar selesai kerjakan tahapan ini”imbuh Boy yang sangat sederhana ini.

Sebelumnya,Ketua Forum Petani Napung Gete ,Paulus Yansani  akan menghentikan pekerjaan pembangunan bendungan Napung Gete sampai membayar ganti rugi tanah yang disampaikan kepada rapat dengar pendapat dengar DPRD Sikka.

“Kami sangat mendukung pembangunan bendungan tersebut, bahkan kami sudah merelahkan tanah kami untuk mendukung program pemerintah,tetapi kami sayangkan kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun bersama terkesan pembayaran diulur-ulur oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.Sehingga kita akan menghentikan proyek pembangunan bendungan yang sedang berjalan ini.” Kata Ketua Forum ini.

(*)

 

LEAVE A REPLY