Belum Ada Persetujuan DPRD, Kemendagri Gantung APBD Malut

Belum Ada Persetujuan DPRD, Kemendagri Gantung APBD Malut

581
0
BERBAGI
.

 

Malut (M.sindoraya) – Tidak ada dasar pinjaman persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kementrian Dalam Negeri belum keluarkan hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara tahun 2017.

Anggota DPRD Malut Salahudin Lessy kepada sindoraya via handphone  Rabu (17/1) mengatakan Nasib Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 belum bisa dipastikan, apakah itu akan diakomodir atau tidak. Hal ini terjadi karena Dirjen kementrian dalam negeri mempersoalkan pinjaman Pemerintah provinsi Malut kepada pihak Bank Maluku terkait pinjaman senilai Rp 400 miliar yang tidak ada persertujuan tertulis  oleh Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lanjut dia, Jumat (18/1) besok,  Badan Anggaran (Banggar) Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) serta pihak Bank Maluku akan diundang Dirjen Kemendagri untuk  melakukan evaluasi terbatas terkait rencana pinjaman rp 400 milyar, dimana bunga pinjaman tersebut, Dirjen keberatan dengan bunga 12 persen hal ini lantaran daerah lain hanya mendapatkan bunga 8 persen, tuturnya.

Kata dia, dirjen juga meminta dasar pinjaman yang itu harus ada surat persetujuan dari Deprov karena termasuk pinjaman jangkah menegah. Dasar pinjaman 400 Milyar  belum ada persetujuan dari deprov, dan itu belum bisa diakomodir . “Nanti dibicarakan apakah deprov setujuh atau tidak, pinjaman tersebut belum disetujui oleh deprov, katanya.

(rz)

LEAVE A REPLY