Gubernur Malut Hoax Hutang Pemprov

Gubernur Malut Hoax Hutang Pemprov

366
0
BERBAGI
Pakar Ekonomi Univesitas Unkhair Mohktar Adam
.

Sofifi (M.sindoraya) – Kalimat hoax patut dialamatkan pada sosok Gubenrur Abdul Gani Kasuba, Kepala Inspektorat Bambang dan Karo keuangan Ahmad Purbaya. Tindakan meraka ini selalu mengaku-ngaku adanya hutang, akan tetapi tidak punya kewenangan menentukan berapa banyak hutang pemprov kepada pihak ketiga.

Dosen Ekonomi Unkhair dan Ekonomi Kementrian Keungan Republik Indonesi (RI)  Mokhtar Adam kepada sindoraya via handphone Rabu (17/1) mengatakan, yang berhak menentukan berapa banyak hutang itu ada pada wilayah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK_ bukan pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait pengakuan Kementrian Dalam Negeri pinjaman kepada pihak Bank untuk melunasi hutang tahun 2016 senilai Rp 486 miliar itu haru ada persetujuan dari anggota DPRD Malut.

Menurutnya, hutang itu proses pengidetifikasian yang dilakukan internal audit BPK untuk membukttikan bahwa nilai hutang itu sama yang diakui oleh pemerintah. Kalaupun tidak diakui maka kemendagri akan melakukan kesalahan jika mengaku hutang, tanpa ada hasil audit dari lembaga yang memeliki kewenangan. DPRD juga bukan institusi yang berhak untuk mengatur hutang  yang mengakui hutang itu kewenagannya BPK

Kata dia, Hoax itu terjadi karena APBD tahun2017 dengan potensi pendapatan paling tinggi  senilai Rp 2,1 triliun. Kalau digenjot hingga mencapai senilai Rp 2,19 triliun dapat uangnya  dari mana. Target pendapatan ini sengaja dipalsukan Gubernur  serta perangkatnya, seolah-olah pemerintah provinsi itu punya uang akibatnya dileleang barang,lelang pekerjaan lelang semua proyek tetapi tidak bisa membayar. Hal ini termasuk kategori hoax artinya kekuasaan berpotensi melakukan hoax terhadap informasi yang kualitasnya rendah.

Pemerintah provinsi jangan menipu lagi masyarakat. AGK jangan lagi menjadi Gubernur hutang  dan Gubernur bohong. Uang yang ada di pemerintah provinsi  tidak cukup untuk kebutuhan, jujurlah kepada rakyat jangan menaruh  menunjukan keberhasilan tetapi dibalik dari itu pemprov selalu berhutang.

Ini cara lama yang sudah pernah dilakukan di Kabupaten Halmahera Selatan  dan sengaja diterapkan di provinsi malut. Cara ini tidak lagi mujur, sebab generasi saat ini sudah memiliki wawasan yang laus. Gubernur janganlagi menipu masyarakat yang tidak tau apa-apa. Orang-orang disekitar gubernur ini sangat diragukan pola menagement keuangan. Setiap tahun selalu ada hutang, sementara anggaran begitu banyak akan tetapi disaat akhir tahun harus ada laporan hutang, katanya

(sf)

LEAVE A REPLY