Pengelolaan Pulau Morotai Bentuk Penjajahan Baru.

Pengelolaan Pulau Morotai Bentuk Penjajahan Baru.

467
0
BERBAGI
.

 

Malut (M.sindoraya) – Rencana kebijakan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Negara Jepang dan Cina untuk mengelola pulau morotai dengan dalil investasi di sektor pariwisata. Rencana ini sangat bertentangan dengan otonomi daerah. Morotai memiliki cerita masa lalu yang dijajah oleh Jepang, tentunnya sejarah tersebut tidak bisa dilupakan begitu saja.

Kepala Lembaga Penilitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bumi Hijra Maluku Utara Isra Muksin kepada wartawan via handphone Kamis (19/1) mengatakan, dari sisi kebijakan, ini sangat merugikan masyarakat Maluku Utara khususnya Masyarakat Morotai, karena kedaulatannya tergadaikan. Dan ini secara langsung  presiden  Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah pusat harus mengurungkan niatnya untuk memberikan pulau morotai untuk dikelolah, karena kebijakan tersebut salah kaprah. Kami masyarakat maluku utara, tidak mau dijajah kesekian kalinya lagi, kami sudah trauma dengan penjajahan ala modern, ungkapnya.

Lanjut dia, harusnya pemerintah pusat tidak memaksakan kehendak, tapi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelolah dengan kearifan lokal yang ada, jika pengelolaan pulau Morotai ini diberikan kepada negara asing, maka sudah pasti kearifan lokal akan tergusur.

Masyarakat lokal akan sulit mengakses lapangan kerja. Morotai adalah salah satu pulau terluar, tidak etis diserahkan kepada negara asing untuk mengelolanya, karena ini bentuk ancaman baru masa depan. Olehnya itu, saya mengimbau kepada masyarakat maluku utara untuk melawan kebijakan ini, katanya (sf)

LEAVE A REPLY