Disperindag Malut Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat.

Disperindag Malut Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat.

285
0
BERBAGI
Kadis Perindag Asrul Gaelea
.

 

” Masih Ada Tahapan Evaluasi Dari Pempus ”

Malut (M.sindoraya) – Dinas Penindustrian dan perdagangan (Disperindag) Maluku Utara (Malut) sangat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengembangan kasawan ekonomi di Pulau Morotai

Kadis Disperindag Asrul Gailea saat di konfirmasi sindoraya via handphone Sabtu (21/1) mengatakan, bahwa pembicaraan soal pengembangan kawasan untuk Morotai, tidak bisa mengandalkan modal pemerintah daerah atau penanaman modal dalam negeri sebab pemerintah daerah tidak punya uang yang cukup untuk mengembangkan kawasan ekonomi di Pulau Morotai. Untuk itu, dirinya sangat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kawasan ekonomi di Morotai.

Lanjut Asrul, kebijakan pempus terait dengan pengelolaan pulau morotai dari investor asing guna menata kawasan ekonomi   haru ada satu skenario  serta antisipasi agar Kawasan Ekonomi khusus tidak dapat detline.  Sebab dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 2015 dijelaskan apabila Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai tidak memberikan kemajuan terhadap PP 50 Tahun 2015, maka bisa jadi KEK Morotai akan ditutup bahkan akan pindah kewilayah lain.

“Kawasan Pulau Morotai ini telah diwanti-wanti oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan kepada negara Jepang atau Cina untuk melakukan penanaman modal untuk pengembangan kawasan di Pulau Morotai. sebab bicara pengembangan kawasan tidak bisa mengandalkan modal daerah. Pilihan kita hanya dua Negara yaitu Jepang atau Cina karena jika dilihat dari sisi investasi, kedua negara berani dan juga kedua negara punya uang,”Kata Asrul.

Menurut Asrul, jangan berpikir bahwa investasi tersebut adalah investasi untuk mengelola daerah atau pulau ini adalah investasi untuk mengelola kawasan. Apalagi sekarang ada keinginan pusat yaitu Kementrian Perikanan untuk mengelola wilayah perbatasan.

”Jujur saja ikan-ikan diwilayah perbatasan saat ini dinikmati para nelayan Thailand, Filipina sehingga kita tidak bisa menikmati karena semuanya hilang’.

Mengapa, tidak berani mengekploitasi wilayah pesisir dan laut untuk menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Ini dampaknya sangat besar bukan hanya kemajuan Morotai tapi buat kemajuan Maluku Utara,” tutur Asrul.

Sementara itu, pilihannya harus ada investasi asing yang masuk, agar mereka tidak hanya mengandalkan PT Jababeka.  PT Jababeka juga tidak memiliki banyak uang, tetapi kalau Negara melakukan investasi di Maluku Utara (Malut) khususnya di Kabupaten Pulau Morotai, apalagi yang dikelola adalah kawasan industrinya.”Yang diasumsikan orang atas kebijakan pemerintah pusat selama ini dinilai salah kaprah, yang di izinkan oleh pemrintah pusat untuk mengelola kawasan adalah pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni,” jelas Asrul

(sf)

LEAVE A REPLY