Pembebasan Lahan Guna Membangun Kawasan Ekonomi Harus Dikaji

Pembebasan Lahan Guna Membangun Kawasan Ekonomi Harus Dikaji

226
0
BERBAGI
Salah satu wisata pulau morotai
.

 

Malut (M.sindoraya) – Pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Jababeka untuk kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 KEK. Dan juga diatur dalam PP 50 Tahun 2015 dicantumkan bahwa pengelolaan kawasan ekonomi dari PT Jababeka.

Kepala Dinas Perindag Asrul Gailea saat di konfirmasi via handphone Sabtu (21/1) mengatakan, bahwa PT Jababeka itu sendiri telah melakukan langkah pembebasan lahan seluas 1.100 hektar. Ini yang diberi kewenangan kepada PT Jababeka unutuk mengelola kawasan tersebut.

Dalam kawasan yang luasnya kurang lebih dari 1.100 hektar ini terdapat 4 zona pengelolaan yakni zona pengelolaan ekspor, yang didalamnya ialah zona logistik karena erat kaitannya dengan kepelabuhanan yang dilihat dari sisi kualitas memenuhi syarat untuk menjadi pelabuhan ekspor impor.

Morotai adalah pintu masuk pasifik, barang ekspor impor bukan hanya dinikmati masyarakat Maluku Utara (Malut) melainkan juga bisa  mengatasi permintaan daerah Sulawesi Tengah, serta Pulau Buru. Zona ekspor sangat berkaitan dengan aspek kepelabuhanan dan bandara penerbangan.

Lanjut Asrul, zona industri  diantaranya industri perikanan, dan zona industri pengelolaan atau hirilisasi hasil perkebunan, hadirnya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tentunya Maluku Utara harus kompetitif, bukan saja hasil pertanian, perkebunan maupun hasil perikanan menyediakan barang mentah untuk dijual tetapi akan tetapi pola ini harus dirubah menjadi barang setengah jadi.

Dari hasil diskusi antara kementrian dengan pemerintah Malut terkait dengan zona Industri Pariwisata. Pemrintah Malut mengusulkan PP 50 harus di revisi sebab  zona pariwisata ini tidak  harus berada pada kawasan 1.100 hektar.  Zona ini harus dipisah karena pertimbangan aspek wilayah yang terbatas juga persoalan budaya masyarakat belum menerima kehadiran para bule atau turis asing. “kami mengusulkan agar PP 50 harus direvisi sehingga zona pariwisata ini tidak ada pengembangan pariwisata pantai tetapi berada  pada zona pengembangan pariwisata pulau dan laut seperti di Raja Ampat “.  Tutur Asrul.

Menurut Asrul, didalam zona kawasan ekonomi khusus Morotai itu hanya terdapat tiga zona diantaranya pengelolaan ekspor impor, logistik dan industri. Sementara zona pariwisata berdiri sendiri. Pulau Morotai termasuk dari 10 destinasi pariwisata yang dikenal dunia. Kawasan ekonomi khusus diberikan waktu evaluasi selama tiga tahun dimulai  dari 2017 hingga batas akhir Juli 2017 mendatang.  Kementrian akan mengevaluasi KEK Morotai terkait  capaian progresnya, yang paling utama dievaluasi adalah PT Jababeka memiliki kewenagan untuk mengelola KEK.  Pasca dievaluasi, ternyata KEK Morotai tidak memberikan kemajuan terhadap kewenangan PP 50 maka bisa jadi KEK morotai akan ditutup dan bisa pindah kewilayah lain berdasarkan   PP Nomor 50 diberikan waktu progresnya hanya tiga tahun.

(sf)

LEAVE A REPLY