Pengelolan Pulau Morotai Harus Ada Perencanaan Yang Matang

Pengelolan Pulau Morotai Harus Ada Perencanaan Yang Matang

284
0
BERBAGI
Pakar hukum M. Syukur Mandar
.

 

Malut (M.Sindoraya) – Polemik Pulau Morotai yang rencananya di kelola investasi asing dalam hal ini Negera Jepang, belum juga usai. Pakar Hukum Maluku Utara M Syukur Mandar kepada media sindoraya via handphone Sabtu (21/1) mengatkan,membangun ekonomi kawasan dipulau Morotai, Pemrintah Pusat maupun Lokal harus meilaht dua hal dari sisi manfaatnya.  Perencanaan  dan pembangunan ekonomi kawasan harus melibatkan pemerintah daerah secara proaktif dan stakeholder setempat dalam pemanfaatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Lanjut dia, dari sisi perspektif otonomi daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, untuk mendefinisikan upaya kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan harus dari sisi pendekatan yang lain seperti halnya kebijakan yang tidak mengganggu dan membahayakan aspek ketahanan nasional dalam pengelolaan Pulau Morotai.

Morotai tidak sekedar berada diluar pulau melainkan di zona teritorial dalam lingkup kabupaten. Morotai tidak bisa disamakan dengan pulau-pulau terluar yang posisinya tidak terurus, pulau ini berpenghuni dan memiliki pemerintahan yang otonom. “Morotai tidak sekedar berada diluar pulau melainkan di zona teritorial dalam satu kabupaten, yang tidak sama dengan pulau-pulau terluar yang posisinya tidak terurus, karena pulau ini berpenghuni dan memiliki pemerintahan yang otonomi”

Kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong investasi asing, sebenarnya harus mampu bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Meskipun dalam konfrensi hukum internasional pengelolaan pulau-pulau terluar menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal zona perbatasan, akan tetapi dalam pemaknaan otonomi daerah. Perlu adanya penekanan terhadap investasi asing untuk melibatkan pemeritah daerah mulai perencanaan sampai pada pembangunan, guna tercapainya suistanable development dan local development pada pengelolaan Pulau Morotai kedepan.

Meskipun di satu sisi kewenangan pengelolaan pulau-pulau terluar itu sebetulnya dalam konferensi internasional itu sudah menjadi pemerintah pusat, karena masuk zona perbatasan, tetapi kalau  dimaknai dalam konteks otonomi daerah, investasi asing yang masuk ke Indonesia selain melalui kontrak karya atau jenis kontrak yang berskala nasional, harus ada sebuah kesepakatan yang itu tidak merigukan masyarakat lokal, tegasnya

(sf)

LEAVE A REPLY