Beroperasinya PPDI Bacan Tekan Harga Ikan Grosir Rp. 5.000

Beroperasinya PPDI Bacan Tekan Harga Ikan Grosir Rp. 5.000

355
0
BERBAGI
.

 

Halsel (M.sindoraya) – Sungguh sangat ironis ketika kita menyatakan sebagai daerah Lumbung Ikan sementara kondisi dimana Harga Ikan paling mahal, sering kita jumpai di pasar-pasar ikan lokal di Maluku Utara. Bahkan dari data BPS ikan Cakalang menjadi salah satu penyumbang Inflasi di Kota Ternate, dan tentu ini tidak kemudian membuat pemerintah provinsi diam.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut Buyung Rajiloen kepada M.sindoraya, Selasa (24/1) mengatakan, meski demikian,berbagai upaya terus dilakukan terutama melakukan penataan terhadap sistim distribusi dan pemasaran ikan di Maluku Utara.  Ada empat faktor penyebab mahalnya ikan terutama cakalang di daerah yakni pengaruh musim penangkapan yang bergantung pada kondisi alam atau cuaca (cuaca buruk stok ikan makin sedikit), kebiasaan masyarakat yang cendrung menyukai ikan cakalang daripada jenis ikan lain sementara ikan cakalang termasuk jenis ikan yang mempunyai nilai jual tinggi atau mahal di pasaran, keterbatasan gudang penyimpanan ikan seperti cold storage dan ABF yang tersedia dan  Sistim distribusi dan pemasaran yang tidak tertata dengan baik mengakibatkan terjadinya disparitas dan ketidak stabilan harga ikan.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah kemahalan harga ikan ini saat ini DKP Maluku Utara terus berupaya melakukan penataan baik melalui peningkatan kapasitas tampung, pengembangan produk bernilai tambah maupun penataan sistim distribusi dan pemasaran ikan di Maluku Utara.   Halmahera Bacan sebagai salah satu pintu masuk pemasaran ikan terutama untuk ikan cakalang di Maluku Utara menjadi target DKP sebagai pilot projek.

Lanjut Buyung , saat ini Maluku Utara sudah melakukan terobosan dengan sistim yang baru di lokasi pelabuhan perikanan Panambuang Bacan. Dengan di bangunnya PPDI (pusat pemasaran dan distribusi ikan) di lokasi PPP Bacan memudahkan DKP untuk mengatur sistim distribusi dan  pemasaran  ikan yang sesuai standar.

Tujuan utama kita dengan sistim ini adalah untuk mengendalikan disparitas dan kestabilan harga ikan mulai dari tingkat produsen (nelayan) sampai ke tingkat grosir (pemasar). Hasil pantuan dilapangan menunjukan hasil yang baik dimana kondisi sebelum PPDI ini beroperasi terjadi disparitas dan ketidak stabilan harga ikan yang sangat tinggi sehingga turut mempengaruhi tingginya harga ikan di pasaran lokal. Pantauan DKP sebelum PPDI beroperasi saat musim panen untuk ikan cakalang size 0,5 harga di nelayan sangat minim yaitu Rp. 4.000  dan untuk size 1 kg UP harga di nelayan sebesar Rp. 8.000 per kg sementara harga ditingkat grosir rata-rata naik Rp. 5.000 per kg, kata Buyung

Sementara di saat musim paceklik untuk ikan cakalang size 1 kg Up harga di nelayan per kg Rp. 16.000 sementara harga di tingkat grosir mencapai Rp. 22.000 per kg ini berarti terjadi disparitas harga yang tinggi dan tentu akan memicu harga ikan yang sangat mahal di tingkat eceran.

Lanjut dia, dengan beroperasinya PPDI disparitas dan kestabilan harga ikan ini dapat ditekan. hampir 1 bulan beroperasinya PPDI di Bacan dilaporkan terjadi kestabilan harga dimana  pd saat panen ikan untuk size 0,5 kg harga di tingkat nelayan Rp. 8.000 dan size 1 kg Up Rp. 12.000 (meningkat 4 ribu rupiah) ini artinya bahwa pada saat musim panen nelayan mendapat harga yg sesuai utk menutupi cost operasional yang tingg hal ini tidak terjadi sebelum PPDI dioperasikan.

Sementara ditingkat grosir kenaikan harga hanya sebesar Rp. 1.000 yg juga sebagai jasa untuk operasional PPDI termasuk kontribusi sebesar Rp. 100 sebagai PAD.  Dari gambaran menunjukan bahwa sistim distribusi dan pemasaran melalui PPDI ini sangat membantu pemerintah dalam upaya pengendalian disparitas dan kestabilan harga ikan.  Dengan diberlakukannya sistim di PPDI saat ini dapat di tekan kenaikan harga ikan sebesar Rp. 5.000 per kg. Namun yang masih menjadi kendala saat ini adalah harga di tingkat eceran yang perlu  monitoring dan evaluasi karena kalo sudah di tingkat eceran sdh bukan kewenangan kami untuk mengendalikan sehingga perlu campur tangan instansi terkait seperti Dinas perdagangan setempat.

Beberapa catatan manfaat dari siatim PPDI ini antara lain : 1). Nelayan akan terbantu krn mereka akan mendapatkan harga yang sesuai utk kelangsungan usaha mereka. Proses penanganan ikan dapat terjamin dan memenuhi unsur hygienis serta meningkatkan mutu ikan. Mendorong peningkatan produksi ikan karena ada jaminan harga yang sesuai untuk meningkatkan produktifitas usaha nelayan. Disparitas dan kestabilan hatga dapat dikendalikan dengan sistim distribusi dan pemasaran yang tertata dengan baik. Ketergantungan nelayan terhadap pemodal (tengkulak) akan makin sedikit karena jaminan usaha nelayan yang lebih produktif dan mampu membiayai kebutuhan operasional mereka sendiri.

Namun demikian untuk menjamin peningkatan aktifitas penangkapan ikan di PPP Bacan DKP Maluku Utara saat ini terus berupaya untuk memaksimalkan pelayanan di pelabuhan terutama untuk penyediaan kebutuhan pokok seperri BBM, Es balok dan Umpan. Secara bertahap kami akan terus mendorong agar penyediaan kebutuhan pokok nelayan ini dapat dipenuhi karena kami optimis kedepan akan terjadi peningkatan jumlah kapal yang beroperasi di PPP Bacan dan hal ini perlu segera di cari solusi untuk mengatasi keterbatasan kebutuhan pokok nelayan di PPP Bacan. Kami berharap kerja sama DKP Maluku Utara dan PT.

Perikanan Nusantara persero sebagai operator SLIN yang telah ditunjuk oleh KKP dapat segera dipenuhi penyediaan kebutuhan pokok nelayan ini. Kedepan kami ingin agar PPP Bacan akan bisa bangkit kembali seperti dulu saat masa jayanya Usaha Mina di Bacan.

Harapan kami juga agar diseluruh pelabuhan perikanan yang ada di Maluku Utara dapat dibangun dan diterapkan sistim PPDI ini karena sangat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat nelayan dan juga memberikan kontrobusi bagi daerah. Penerapan sistim PPDI ini juga sebagai upaya Reformasi sektor perikanan yang saat ini terus digalakan DKP Maluku Utara untuk mewujudkan visi Maluku Utara Lumbung Ikan Nasional yang berdaya saing sejahtera dan berkelanjutan

(nr)

LEAVE A REPLY