JPU Limpahkan Perkara AHM ke PN Ternate

JPU Limpahkan Perkara AHM ke PN Ternate

263
0
BERBAGI
.

” Nasib AHM Tergantung Sidang ”

Ternate (M.Sindoraya) – sempat tarik-menarik kasus anggaran pembangunan  pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp 23.5 miliar tahun 2006 dengan tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) beberapa tahun kemarin. Akhirnya disehakan oleh penyidik Direktorat Reserse Krminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Malut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Malut  dengan status tahap II penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka atas kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan masjid raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Selasa (24/1)

Mantan Bupati Kabupaten Kepsul saat mendatangi kantor Kejati Malut  dengan menggunaka pakaian batik coklat serta menumpangi mobil Inova hitam dengan nomor polisi DG 1127XX sekitar pukul 9.30 wit didampingi langsung kuasa hukum melalui kuasa hukum WA Ode Nur Zainab mengatakan, kehadiran AHM di Kejati Malut sekitar 5 jam atau  09.50 wit sampai 13.50 wit. terdakwa AHM, ada tahap dua kasus mesjid Raya Sanana Kepsul,”tidak ada pertanyaan dari JPU cuma serah terimah biasa, jadi pihaknya tinggal menunggu jdawal sidang di PN Ternate,”singkatnya.

Sementara Kasi Penkum Kejati Malut Apris R Ligua pada wartawan mengatakan, penyidik Dit Krimsus Polda Malut meyerahkan tersangka dan Barang bukti (P21) kasus penyalagunaan anggaran Pembangunan Masjid Raya Sanana.”Dalam penyerahan ini, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejati Malut, namun tersangka tidak dapat ditahan lantaran bagi JPU tersangka  masih koperatif,”katanya.

Dari penyerahan itu , kata Apris, Kejati Malut langsung melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada  Pengadilan Negeri (PN) Ternate.”JPU Kejati Malut tinggal menunggu jadwal persidangan atas perkara ini dengan terdakwa AHM di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Ternate,”ungkapnya

.Menurutnya meskipun terdakwa tidak tahan, namun JPU sangat serius dalam perkara tersebut sehingga secepanya di limpahkan di ke Pengadilan Tipikor.”Perkara ini sudah sepenuhnya kewenangan Pengadilan Tipikor,Kejati hanya menunggu jadwal persidangan saja, ujarnya.

Lanjut dia, atas, perbuatan mantan ketua DPD I Golkar Malut, pasal yang didakwakan pada terdakwa secara berlapis yakni primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsider  pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi maka terdawa dijeret hukuman maksimal 20 tahun penjara.”Perkara ini sudah sampai pada penuntutan, maka JPU berkewajiban membuktikan perbuatan terdawa pada pengadilannyan,”tegasnya.

(gun)

LEAVE A REPLY