DPW Grind Malut Gelar Dialog Polemik Pulau Morotai

DPW Grind Malut Gelar Dialog Polemik Pulau Morotai

220
0
BERBAGI
.

 

TERNATE (M.Sindoraya) – Polimik Pulau Morotai tak kunjung usai. Untuk mendapatkan titik terang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garda Rajawali Perindo (Grind) Maluku Utara mengambil pran untuk menggelar dialog publik dengan tajuk “ Morotai Dalam Tarikan Kapitalisme Global dan Rekonstruksi Budaya Kepualuan”. Dialog ini mengadirkan narasumber Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) DR H Kasman H Ahmad, Sultan Tidore Kepulauan, Bupati Pulau Morotai serta sesupuh Morotai Mahyudin, yang dipandu langsung Mirjan sebagai moderator. Dialog ini dipusatkan di Caffe Djarod Sabtu Malam (28/1)

Suasana dialog sangat mendaptkan antusian dari peserta, sebab isu pulau Morotai yang rencananya di kelolah investor asing masih menjadi polimik yang juga belum mendapatkan titik terang

Sultan Tidore Kepulauan ,  rencana pengelolaan pulau morotai itu, kesultanan Tidore menyurat langsung kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Dalam isi surat tersebut pemrintah pusat mestinya dapat memperhatikan masalah yang ada di Maluku Utara,khususnya kabupaten Pulau Morotai. Negara harus memberikan tempat terhadap daerah ini,  sebab negara ini berdiri atas jasa para luluhur-leluhur dan para sultan yang ada di masing-masing daerah.

Presiden Juga dikukuhkan sebagai anak adat kesultanan oleh Sultan Tidore Kepualan Husain Alting dan itu wajib hukumnya Sultan Tidore harus mengingatkan kepada yang bersangkutan. “Kalau sultan tidak mengatakan apa yang harus dikatakan,itu tandanya tidak memperdulikan daerah ini. “ Warkat atau surat  yang ditujukan kepada Presiden itu  dengan segala pertimbangan, untuk bagaiman melihat maluku Utara khusunya Pulau Morotai kedepan,ujarnya.

Lanjut Sultan, meski investasi akan membawa kemajuan maluku Utara hanya harus diberikan ihtiar-ihtiar. Sebagai kesultanan tidore berkewajiban untuk menyampaikan, sebab kebenaran itu universal yang tidak mengenal batas dan ruang. Setidaknya pemerintah harus mengundang para kesultanan, tokoh adat serta pemerintah pulau morotai.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Ummu) Kasman H Ahmad mengatakan, Morotai sebagai daerah kepualauan, dalam konteks tersebut menjadi isu yang paling seksi sehingga dimintai para investor . Maluku Utara menjadi kawasan perencaaan dan pengembangan.

Menurutnya, morotai diuntungkan dengan posisinya, mau tidak mau harus didesai dengan kepentingan global, nasional serta lokal. Globalisasi bermakna lokalsisi. Pulau-pulau kecil yang harus diperhatikan lingukangnya yang tidak pernah di ikhtiar sebelumnya. Pemda setempat juga harus membuat regulasi untuk bagaiman menyiapkan sumber daya srtaegis. Ada terjadi modal prang asimetri, infestor itu menggunakan negara dengan negara untuk kerjasama dimana memperkerjakan tenaga kerja rongsokan di daerah asuing yang akan melakukan investasi di negara-negara yang dibangun kerjasamanya. Kerjasama antar negara itu tidak ada spesikasi atau kelebihan para tenaga kerja.

Daerah konflik yang paling cepat diselesaikan itu ada dimaluku Utara. Maluku utara memiliki empat pilar peradaban yang tidak mampuh di pengaruhui, empat kekuatan ini tidak tidak akan diguncang. Maluku utara memliki solusi untuk meneyelsaikan masalah di Negara ini.

Pejabat Bupati Pulau Morotai Samsudin A Kadir dalam dialig mengatakan, Maluku Utara masih bermasalah dengan listrik, kerna tidak cukup daya untuk mendorong industri. Masih minimnya budidaya, hasil kelautan dan parawisata, belum terkelolahnya pluralitas agaman,suku dan budaya.  Morotai sudah saatnya mempercapat pembangunan. Master plen, pengemnbnagna sentra industri perikanan terpadu.

Pemerintah Pulau Morotai akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membatasi tenaga kerja asing yang masuk di Pulau Morotai. Sebab Putra daerah juga memilki kelebihan bekerja pada sektor Pertanian, Parwisata serta Kelautan dan perikanan.

Penekanan ini akan dibuat satu regulasi yang itu mengingat.” Harus ada peraturan daerah yang mengikat sehingga prioritas tenaga kerja lokal lebih diutamakan, dari pada tenaga kerja asing.

Sementara Mahyudin Mahende juga mengatakan, pemerintah mestinya mengawasi semua sektor, jangan biarkan orang asing mengelolah pulau Morotai, dimana hanya ada beberapa sektor yang menjadi idola daerah, sehingga masuk pada kawasan parwisata yang di canangkan pemrintah Pusat. Dari 10 destinasi parwisata salah satunya kabupaten Pulau Morotai, katanya.

Pemerintah juga wajib menggodok satu regulasi yang mengatur tentang larangan penempatan tenaga kerja asing di Pulau Morotai, apabila hal ini tetap dilakukan sebagai putra daerah akan tetap melakukan protes, ujarnya.

(nr)

LEAVE A REPLY