Terdawa AHM akhirnya Jalani Sidang Perdana

Terdawa AHM akhirnya Jalani Sidang Perdana

225
0
BERBAGI
Suasana Sidang Perdana Kasus tindak pidana dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sanan, dengan terdakwa AHM. Selasa, (31/1)
.

 

Ternate (M.Sindoraya) – Terdakwa kasus tindak pidana dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sanan tahun anggaran 2006-2010 senilai Rp 23,5 miliar, mantan Bupati Kepualan Sula Ahmad Hidayat Mus Selasa (31/1)menjalani sidang perdana di pengadilan Negeri (PN) Ternate,  dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam pembacaan dakwaan tersebut terdakwa AHM dinyatakan bersalah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut atas perbuatan yang merugikan keauangan daerah senilai Rp 5 miliar . dalam surat dakwaan nomor : Reg. Perkara/Pds-01/S.2.15/Ft.1/01/2017 dibacakan Majelis Hakim Hendrik Tobing mengemukakan, AHM sebagai orang yang melakukan, hal yang itu menguntungkan diri sendiri, .

“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan ini memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,”.

Ahmad Hidayat Mus memiliki kewenangan pada 2006 hingga 2010 sebagai Bupati Kepulauan Sula, mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada pembacaan akhir dakwaan, majelis hakim menyebutkan akibat dari perbuatan terdakwa AHM menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.521.627.047. Hal itu terlihat berdasarkan uraian laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan masjid raya Sanana pada Dinas PU Kepulauan Sula.

“Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP,” tutupnya.

Surat dakwaan yang dibacakan Majelis Hakim secara bergantian itu ditandatangani Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Malut Dwi Agus Arfianto, pada sidang dengan nomor perkara : 1/Pidsus.Tpk/2017/PN Ternate dengan terdakwa AHM itu dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Hendri .

(gun)

LEAVE A REPLY