Dengung Pilkada 2017, Mana Mungkin PNS Bisa Netral

Dengung Pilkada 2017, Mana Mungkin PNS Bisa Netral

182
0
BERBAGI
.
.
.
Oleh : Asrul Gailea, Kadis Perindag Malut
Malut (Media Sindoraya)
“ Akibat pola karier PNS yang belum maksimal, mengakibatkan banyak PNS mengambil  jalan pintas mendukung pasangan calon, apalagi pasangan calon itu adalah seorang petahana “
Pilkada serentak yang digelar 15 Pebruari 2017 tinggal menghitung hari. Pilkada kali ini diikuti oleh 338 pasangan calon untuk merebut 101 jabatan kepala daerah di 7 Propinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Dari 338 pasangan calon itu, 247 pasangan calon menggunakan jalur partai politik, sementara 81 pasangan calon lainnya  menggunakan jalur perseorangan atau independent. Terdapat 6 daerah yang hanya ada 1 pasangan calon. Pasangan calon didominasi oleh kaum laki-laki, sementara hanya ada 21 orang perempuan yang siap menarik perhatian pemilih. Dari semua pasangan calon itu ternyata ada 48 orang petahana yang siap merebut kembali tahtanya.
Memang beda, pilkada di era reformasi ini dengan pilkada di era Orde Baru. Di era orde baru misalnya tak ada pilkada langsung, yang ada adalah pilkada tidak langsung yakni melalui DPRD. Kala itu selain Golkar, ada Partai PDI dan Partai PPP. Tapi anehnya tak ada Kepala Daerah yang berasal dari PDI maupun  PPP, semuanya dari Golkar. Pada masa itu masih berlaku Jalur ABG (Abri, Birokrasi dan Golkar). Sebelum jabatan kepala daerah dipilih, maka terlebih dahulu harus mendapat restu dari Pak Harto (Presiden RI) dikala itu. Saking kuatnya peran Pak Harto maka tidak mengherankan demokrasi terkungkungi dan PNS pun menjadi kelompok yang monolis.
PNS di Era Reformasi
Setelah Pak Harto jatuh di Mei 1998,  Golkar jadi Yatim Piatu. Karena tak ada lagi dukungan dari jalur Abri dan Birokrasi. Kini dalam pilkada pasangan Golkar tak lagi selalu jadi pemenang, karena saingan partainya juga jadi banyak. Cuman setelah ada Pilkada langsung sekarang ini, rakyat yang jadi capek, karena katanya pesta demokrasi, antrean jadi panjang, perut rakyat lapar saat nyoblos, rakyat tak juga diberikan nasi kotak.
Kekuasaan orde baru yang berlangsung 32 tahun itu nyatanya telah membuat PNS terjebak pada situasi politik praktis yang tidak menentu. PNS dijebak dengan komunitas Korpri sebagai mata rantai yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintah. Korpri di jadikan kekuatan terdepan melegalkan napsu orde baru yang buas kekuasaan.
Kini PNS bisa bernapas lega. Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah jawabannya agar PNS bisa kembali ke khittahnya yakni sebagai pelayan masyarakat. Dalam UU ASN hak partisipasi PNS dalam pilkada di kebiri. PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah wajib menyatakan mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon. Bukankan setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Bukankan reformasi itu ditawarkan sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan kembali penyakit bangsa di bidang demokrasi.
Mana Mungkin PNS Bisa Netral
Di era reformasi ini paling tidak PNS sudah tiga kali terlibat dalam pilkada langsung yakni tahun 2005, 2010 dan 2015, terkecuali TNI Polri yang memang sudah dicabut hak pilihnya. Untuk netralitas PNS itu sendiri sesungguhnya aturannya sudah sangat ketat, baik itu ada di UU NO.5 Tahun 2014, PP No.37 Tahun 2004 maupun surat edaran Menpan RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015. Pada dasarnya PNS dilarang menjadi anggota parpol, terlibat dalam kampanye pilkada atau tim sukses pasangan calon. Bila benar terbukti, PNS yang bersangkutan akan dikenai sangsi sampai dengan yang berat adalah di cabut hak PNS nya.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah PNS kita sudah benar kembali ke  khittahnya yakni sebagai pelayan masyarakat, yang netral dan menjaga jarak yang sama dengan semua pasangan calon, ataukah memang benar mereka PNS masih terlibat dalam propaganda dan kasat kusut memenangkan pasangan calon. Setidaknya inilah yang menjadi judul tulisan diatas “Mana Mungkin PNS Bisa Netral”.  Persoalannya sederhana saja antara lain :
Pertama, Netralitas PNS dalam pilkada besok rasanya sulit untuk dicegah, ini karena telah memasuki ranah kepentingan individu. Bahkan dibanyak daerah, hubungan antara birokrasi dan pasangan calon terbangun sedemikian kuat, apalagi kalau pasangan calon adalah seorang petahana. Bahkan hingga kini pemberlakuan sangsi tegas bagi PNS belumlah optimal, sehinga PNS mencari celah dari kelemahan hukum yang belum final itu.
Kedua, Posisi jabatan dalam birokrasi memang sangat rawan, sebab kebanyakan jabatan strategi dalam birokrasi dihuni oleh PNS yang memiliki aliansi dengan pemenang Pilkada. Bahkan secara terang-terangan jabatan kepala dinas hingga kepala bagian ditempati oleh loyalis pendukung pemenang pilkada. Menurut penulis sebaiknya hak pilih PNS dicabut saja seperti kini yang dialami oleh TNI Polri.
Ketiga, Pola karier PNS belum maksimal diberlakukan, sehingga banyak PNS yang mengambil jalan pintas mendukung pasangan calon dengan harapan ada imbalan yang diberikan. Mereka  sadar bahwa jabatan struktural tergantung kepala daerah sebagai memegang hak proregatif. Selayaknya harus belajar dari pola karier yang kini dianut oleh TNI-Polri, yang mengedepankan aspek kompetensi dan management.
Demikian tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih dan wassalam.

LEAVE A REPLY