Terlambat Penyaluran Dana BOS Deprov Marah Besar

Terlambat Penyaluran Dana BOS Deprov Marah Besar

268
0
BERBAGI
Ir. IKRAM HARIS. AR, WAKIL KETUA DPRD MALUT


MALUT ( M Sindoraya) – Keterlambatan penyaluran Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) kepada SMA dan SMK se Maluku Utara, Membuat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara mara besar kepada Imran Yakub atas persoalan ini  

Wakil Ketua DPRD Malut Ikram Haris kepada media sindoraya Senin (13/3) mengatakan, perhatian negara terhadap sektor pendidikan dengan ketentuan kewajiban program yang tercantum dalam  Anggara pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan sebanyak 20%, harus menjadi cerminan bagi pemerintah akan pentingnya perhatian negara terhadap pendidikan. Ini juga akan mencapai hasil yang maksima,l apabila pemda juga serius dalam turut serta melaksanakn setiap program yang sudah tertuang dalam APBD.

Menurutnya, keterlambatan penyerahan dana bos ke SMA/SMK seharusnya tidak perlu terjadi, karna anggarannya sudah tersedia, apalagi ujian sekolah akan segera dilaksanakan. Bagaimana pihak sekolah akan mempersiapkan soal ujian dan hal terkait lainya apabila kebutuhan anggaran untuk itu belum siserahkan/belum cair. Bukan saja itu, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK dengan penerapan sistem belajar berbasis komputer, sudah seharusnya berjalan dengan baik dan merata untuk semua sekolah. Persoalannya yang pernah dibahas dalam Rapat Kerja Komisi IV Deprov dengan Dikjar. Masih terdapat masalah dimana pada tahun 2016 kemarin telah dianggarkan program pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah.

Lanjut dia, pekerjaan pengadaan tersebut oleh pihak ke tiga telah selesai dilaksanakan/realisasi fisik 100%, namun realisasi keuangannya belum 100%, artinya bahwa pemda masih berutang kepada pihak ke 3. Padahal anggaran untuk itu juga telah diakomudir dlm APBD 2017. Akibatnya, karena belum dicairkan semuanya, maka pihak kontraktor masih belum mau menyerahkan pengadaan computer.

Persoalan yang ada saat ini, seharusnya tidak perlu terjadi, apabila ada keseriusan pemda untuk menyelesaikannya. Gubernur harus lebih serius memperingatkan SKPD terkait, dalam hai ini Dikjar dan Badan Keuangan Daerah. Dikjar harus sudah menyampaikan laporan lengkap terkait program yang ada, kalau itu sudah dilaksanakan maka Badan Keuangan Daerah lah yang harus cepat memproses pencairan anggaran tersebut. Jangan sengaja menunda-nunda sementara besok Rabu 15 Maret Ujian Sekolah sudah di helat, apa jadinya kalau tidak ada anggaran untuk Oprasional Sekolah.

(nwr)

LEAVE A REPLY