Forsekdes : Banyak Keuangan yang Hanya Dikelola Kepala Desa

Forsekdes : Banyak Keuangan yang Hanya Dikelola Kepala Desa

153
0
BERBAGI

LAMONGAN, (M. Sindoraya) – Keberadaan Sekretaris Desa, dewasa ini dianggap hanya sebagai pelangkap administrasi desa belaka tanpa memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan ataupun pelaksanaan pembangunan di sebuah desa. Ibarat boneka, Sekdes hanya menjadi pemanis ruangan yang bisa diputar kesana kemari, ataupun dipajang di sudut manapun sesuai kehendak pemiliknya.

Keresahan ini, tak hanya menjadi kasak-kusuk di kalangan Sekretaris desa. Makin lama, kegerahan para Sekdes yang tergabung dalam Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) inipun akhirnya diungkapkan dalam sebuah pertemuan, bertempat di salah satu Kedai Kopi di wilayah Kecamatan Sukodadi, minggu (19/07/2017).

Sokeh misalnya, salah satu Sekdes wakil dari Kecamatan Sekaran,  selama ini merasa terkungkung dengan keterbatasan yang dimiliki. Menurutnya, masalah pokok dalam intern desa yang banyak terjadi saat ini, khususnya di Kabupaten Lamongan, adalah keterbatasan Sekdes dalam melakukan pekerjaan yang tidak bisa serta merta diputuskan sendiri, “Kita serasa terbelenggu karena masih ada yang lebih tinggi dari kita. Namun, kadang kita juga bingung dengan ulah Kepala Desa yang dengan seenaknya sendiri memutuskan sesuatu tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Sekdes,”ungkapnya.

Tidak hanya masalah kebijakan, lanjut Mulyadi, Sekdes perwakilan Kecamatan Glagah, terkait masalah keuangan ataupun pelaksanaan kegiatan di desa, Sekdes tidak tahu menahu kemana dan untuk apa uang itu dibelanjakan, “Sekdes hanya tau saja kalau mendapat dana. Terkait kemana dan untuk apa uang itu semuanya Kades dan Bendahara yang mengaturnya tanpa melibatkan Sekdes,”timpalnya.

Hal senada, juga diungkapkan oleh Subiyanto, perwakilan dan Kecamatan Lamongan. Menurutnya, selama ini peran Sekdes hanya menjadi perisai bagi Kades untuk membentengi diri dari warga, sedangkan untuk kepentingan lain Sekdes ditekan sedemikian rupa, “Ini tinggal kita berani apa tidak melawan. Jangan kita terus-terusan dibenturkan di bawah namun ditekan oleh yang di atas,”ungkapnya.

Terkait mutasi Sekdes PNS, masih menurut Subiyanto, mempunyai 2 SK yang dikeluarkan oleh instansi berbeda. Pertama, SK Sekretaris Desa sesuai UU nomor 5 tahun 1979, sedangkan kedua adalah SK PNS sesuai PP 45 tahun 2007 yang keduanya justru dinilai bertabrakan. Apabila Sekdes dimutasi, status PNS nya otomatis harus diberhentikan dahulu sebagai sekretaris desanya. sementara, sesuai UU nomor 32 tahun 2004, pemberhentian perangkat itu bisa dilakukan apabila, meninggal dunia, terancam pidana 5 tahun atau asusila, mengundurkan diri, serta sudah tidak bisa menjalankan tugasnya karena sakit yang pemanen.

“Apabila Sekdes dimutasi, maka alamat sudah, Dana Desa bisa-bisa akan dibuat bancaan oleh Kades dan Camat serta Pemda. Karena selama ini Sekdes dianggap ewo ewoi (merusuhi, red) Kades untuk Korupsi,” imbuhnya.

Sementara itu, Nur Rozuqi, Ketua Forsekdes pun angkat bicara terkait hal itu. Menurutnya, pengelolaan keuangan desa, sampai saat ini masih banyak desa yang belum sesuai dengan aturan dalam mengelola keuangan desa, seperti masih banyaknya desa yang uangnya dikelola oleh Kepala Desa sendiri dan tidak melibatkan perangkat desa.

“Terlebih lagi, saat ini masih banyak Kades dan perangkat desa yang mengkorup uang desa dengan cara memark-up anggaran. Hal tersebut, perlu diberikan solusi agar kembali kepada Perbup. 22 tahun 2015 atau Permendagri 113 tahun 2014,” terang Rozuqi.

Sedangkan terkait wacana mutasi Sekdes PNS, Rozuqi dengan tegas menganggap jika hal itu bertentangan dengan PP. 43 tahun 2014 dan permendagri 84 tahun 2015. “Regulasi di tingkat desa masih jauh dari sistem perundang-undangan yang semestinya. Faktanya hampir semua desa belum ada yang bisa membuat Perkades sebagai pelaksanaan atau penjabaran Perdes. Hal tersebut perlu dilakukannya saling tukar informasi dan saling suply file terkait regulasi,”imbuhnya.

(vid)

LEAVE A REPLY