Palsukan Dokumen PT Harita Terancam Dipolisikan

Palsukan Dokumen PT Harita Terancam Dipolisikan

520
0
BERBAGI
Kepala Depnaker Malut didampingi stafnya memperlihatkan dokumen yang dipalsukan PT Harita Grup

 

Malut (M Sindoraya) – Akibat manipulasi (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) IMTA dan Rencana Mempekerjakan Tenagah Asing (RPTKA), PT Harita Grup ternacam dipolisikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikatakan Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnaker) Umar Sangaji kepada wartawan di Hotel Surya Pagi Selasa (11/4).

Menurutnya, pemerintah provinsi Maluku Utara tidak pernah mengeluarkan surat kepada 23 orang WNA yang sekarang ini sudah beraktivitas di PT Harita Grup. Dari data yang dikantongi PT Harita sengaja memanipulasi surat dari pemrintah provinsi untuk mepekerjakan 23 WNA.

Depnaker juga sudah menyurat kepada pihak perusahan untuk mengeluarkan 23 pekerja asal China yang tidak memiliki dokumen resmi. “ kami akan mengirimkan surat kepada pihak perusahan. Untuk wilayah hukum, Pemerintah provinsi melalui Biro Hukum akan menagani masalah hukum. “ tindakan yang dilakukan PT Harita Grup ini sudah melanggar undang-undang dan peraturan menteri tentang ketenagakerjaan.

Awalnya tim lapangan Depnaker mendapatkan  23 TKA di pelabuhan Bastiong yang hendak menuju lokasi perusahan di Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di Pulau Obi. Tim depnaker memintah kepada TKA untuk menunjukan Rekomendasi yang ditandatangini Kepala dinas. Setelah di kroscek  dokuemn rekomendasi untuk menyamakan dan mencari tau legal atau tidak rekomendasi tersebut. Tim lapangan berkoodinasi dengan kepala Dinas, akan tetapi saat itu  sedang mengikuti kegiatan Musrembang, dan hasilnya kordinasinya tidak efektif lantaran jaringan.

Setelah Kadis di tiba di Ternate, tim lapangan menunjukan surat rekomendasi, dari hasil kroscek, dokumen RPTKA dan IMTA  dinyatakan palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh Kadis,  apalagi adan stempel dan tandatangan serta nomor surat.  Dokumen tersebut ilegel, pihak pemerintah langusung menyurat kepada pihak perusahan untuk mengeluarkan 23 TKA dan alasan apa sehingga harus melakukan manipulasi surat rekomendasi pemerintah.

Dengan tegas pemerintah meminta kepada PT Harita Grup untuk segera mengeluarkan 23 WNA dan menjelaskan alasan apa sehingga surat rekomendasi dimanipulasi pihak perusahan. Untuk Deportasi, depnaker akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi, tugas depnaker hanya mengeluarkan TKA dari persuahan, sementara Imigrasi bertugas melakukan deportasi kepada WNA ilegal.

Untuk wilayah hukum, pemerintah tetap melaporkan tindakan PT Harita yang semena-mena meniru dan memalsukan stempel, nomor surat serta tandatangan kepala dinas.” Secepatnya akan dilaporkan ke pihak yang berwajib atas tindakan perusahan tersebut. Tegasnya

(nawir)

LEAVE A REPLY