TPDI MEMINTA HAKIM TIPIKOR HARUS BERANI TETAPKAN NOVANTO JADI TERSANGKA

TPDI MEMINTA HAKIM TIPIKOR HARUS BERANI TETAPKAN NOVANTO JADI TERSANGKA

133
0
BERBAGI

NTT (M.Sindoraya) – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat harus berani menetapkan Setya Navanto yang sekarang menjabat sebagai ketua DPR RI sebagai tersangka atas dugaan melakukab sumpah palsu dengan memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi E-KTP.

Menurutnya saat diterima prilis dari Jakarta, Jumad, (14/04/2017), Majelis Hakim harus berani menumbuhkan budaya hukum berupa keberanian mengambil sikap tegas terhadap pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi ketika berkata berbohong dalam bersaksi dibawah sumpah. Hal ini perlu untuk membantu KPK mengungkap tuntas sejumlah pelaku yang bersembunyi dibalik sumpah palsu yang akhir-akhir ini menjadi mode dalam perkara-perkara korupsi demi melindungi orang-orang kuat secara politik dan ekonomi dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Lanjut,Petrus Selestinus ini, terdapat sejumlah fakta yang menjadi alasan untuk memperkuat Majelis Hakim dapat memberikan Setya Navanto status tersangka kkarena beberapa fakta persidangan telah mengungkap dengan jelas peran dan posisi strategis Setya Novanto dalam kasus penganggaran E-KTP senilai 5,9 triliun rupiah ini, baik dari kesaksian Irman, Sugiharto dan Diah Anggraini maupun tanggapan Terdakwa Irman dan Sugiharto.Setya Novanto tidak perlu dikonfrontasi dengan saksi lain, merupakan signyal kuat bahwa KPK sudah punya bukti kuat tentang keterlibatan Setya Novanto, karena itu diharapkan tidak lama lagi Setya Novanto bakal menyusul Miryam S Haryani menjadi Tersangka Keterangan Palsu/Sumpah Palsu E-KTP.

Anggota Advokat Peradi ini menambahkan,fakta-fakta yang mengungkap keterlibatan Setya Novanto, antara lain: Fakta pertama: Surat Dakwaan JPU KPK telah menguraikan dengan jelas keterlibatan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar dalam menentukan besaran anggaran E-KTP sebesar Rp. 5,9 triliun berikut porsi pembagian di antara mereka. Fakta kedua: Setya Novanto disebut bersama Fraksi Demokrat mengawal kekuatannya di Komisi II untuk menggolkan anggaran E-KTP sesuai grand design.

Fakta ketiga: Dalam Surat Dakwaan JPU KPK untuk Terdakwa Irman dan Sugiharto, Setya Novanto ditempatkan sebagai orang yang bersama-sama dengan Terdakwa Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, Andi Narogong, Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum sebagai telah menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan negara triliunan rupiah. Fakta keempat: Kesaksian Setya Novanto membantah tidak pernah ketemu Irman dan Sugiharto dalam kaitan dengan proyek penganggaran dan pengadaan E-KTP telah dibantah melalui tanggapan Terdakwa Irman dan Sugiharto

” Keterlibatan Setya Novanto pada beberapa posisi tindak pidana, yaitu sebagai orang yang karena kekuasaan yang dimiliki sebagai Ketua Fraksi Golkar dengan basis kekuatan Fraksi Golkar di Komisi II, telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan negara. Selain itu Setya Novanto bisa juga berada pada posisi turut serta dalam memberi suap kepada para anggota Komisi II DPR RI, Pejabat Depdagri dan juga pihak lainnya,” pungkasnya.

(ngga)

LEAVE A REPLY