Terkait Hibah, Ketua KNPI Kepsul Sesalkan Sikap Pemkab Pulau Taliabu

Terkait Hibah, Ketua KNPI Kepsul Sesalkan Sikap Pemkab Pulau Taliabu

224
0
BERBAGI



Sula (M Sindoraya) – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Aziz Banapon, menyesalkan sikap Pemkab Pulau Taliabu yang selalu mempersolakan hasil kesepakatan penyelesaian sisa kewajiban hibah Kabupaten  Kepulauan Sula (Kepsul) sebagai daerah induk kepada Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) sebesar 27 Miliar. Padahal pemda Sula sudah berniat baik untuk menyelesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada.

“Kami sesalkan sikap Pemkab Pulau Taliabu, mestinya mereka harus mengacu pada kesepakatan yang sudah di tandatangani kedua kepala daerah. ini terkesan memaksa Pemkab Kepsul,” ungkap Aziz Banapon,kepada wartawan Minggu (16/4).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum  dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain yang tidak memenuhi kewajiban pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Kepala Daerah Otonom Baru, Telah bersepakat.

Di mana Pihak I Pemkab Kepsul sebagai daerah induk bersedia menyelesaikan kewajiban  hibah kepada Pihak  II Kabupaten Pulau Taliabu sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 sejumlah Rp. 45 Milyar yang terdiri atas.  Pertama,  40 milyar untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokasi Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua,  5 milyar  untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, bebernya.

Lanjutnya, Pihak I  pada tahun 2013 telah menyelesaikan  kewajiban  sebesar 15 milyar, sehingga kewajiban yang ada masih tersisa sebesar Rp. 30 Milyar,  saat itu Kabupaten Kepsul dibawah kepemimpinan  Ahmad Hidayat Mus (AHM).  Setelah itu, Pemkab Kepsul tidak lagi penyelesaian sisa kewajiban hibah kabupaten Pulau Taliabu  sejak  tahun 2014 hingga2015 sampai masa jabatan AHM berakhir.

Setelah Hendrata Thes dan Zulfahri Duwila  terpilih sebagai Bupati dan Wakil Kabupaten Kepsul pada Pilkada Tahun 2016. Bupati Kepsul Hendrata Thes kemudian berinisiatif menyelesaikan  sisa kewajiban sebesar 30 milyar yang ditinggal oleh AHM dengan membuat kesepakatan sebagaimana  tertuang dalam Berita  Kesepakatan  Penyelesaian Kewajiban Hibah Kabupaten Kepulauan Sula  Sebagai Daerah Induk  Kepada Kabupaten Pulau Taliabu.

Lanjut dia, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan  Merdeka  Nomor 7-8 Jakarta Pusat, yang ditanda tangan Hendrata Thes Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Pihak pertama dan Aliong Mus Bupati Kabupaten Pulau Taliabu sebagai pihak kedua  yang disaksikan langsung Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Ria Sartika Azahari dan Direktur Fasiltas Dana Perimbangan  dan Pinjaman Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Elvius Dallami serta Karo Keuangan Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya. Jelasnya.

Kata Aziz, dengan adanya kesepakatan itu pihak pertama akan menyelesaikan sisa hibah yang akan diselesaikan dalam 6 tahapan. Tahap  I  dianggarkan pada APBD  Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp 3 Milyar sudah diselesaikan Pemkab Kepsul. Tahap II  dianggarkan melalui APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 6 Miliar sementara masih proses.

Tahap III dianggarkan pada APBD Perubahan 2017 senilai Rp. 5 Miliar. Tahap IV pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 6 Milyar dan Tahap V dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp. 4 Milyar serta Tahap VI dianggarkan pada APBD Tahun 2019 senilai Rp. 6 Miliar. Katanya

(reza)

LEAVE A REPLY