Walikota Tikep Serahkan Langsung LKPJ Kepada Ketua DPRD

Walikota Tikep Serahkan Langsung LKPJ Kepada Ketua DPRD

128
0
BERBAGI


TIDORE (M. Sindoraya) -Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 Ayat 1, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Pada Senin (17/4) di  ruangan paripurna.

LKPJ Pemkot Tikep diterimah Ketua DPRD Tikep Anas Ali. LKPJ yang disampaikan Walikota Kota Tikep tentang kebijakan umum tentang pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021. Dimana untuk pengelolaan anggaran, prinsip efisiensi dan peningkatan pendapatan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah akan terus dilakukan menurut perhitungan sementara. Yang dimana hasil pendapatan daerah tahun 2016 terealisasi senilai Rp. 768.749.576.437 dari target yang ditentukan senilai Rp. 820.545.791.325 atau tercapai senilai 93,69% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang mencapai Rp. 710.047.171.370. maka mengalami peningkatan senilai Rp. 58. 702.405.067. atau senilai 7,64%.

Lanjut nya, realisasi untuk anggaran belanja daerah pada tahun 2016 senilai Rp. 798.489.686.779 dari target Rp. 860.871.722.814. atau terealisasi senilai 92,75%, dengan demikian terjadi penghematan dan kondisi lain senilai Rp. 43.969.853.006 atau 5,11% sedangkan besarnya silpa senilai Rp. 10.585.821.147. Disisi lain, ketergantungan anggaran pemkot tikep terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi hal itu terlihat dari penyumbang PAD Kota Tikep yang berkisar senilai 5,08%.

“Seluruh pencapaian yang telah ditorehkan pada tahun 2016 merupakan bukti dari hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta dukungan penuh dari Forkopimda, Kesultanan Tidore dan seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja dengan maksimal, serta adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan, organisasi politik, LSM, Insan Pers, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh Stakholder sebagai mitra kerja pemda tikep”. Tutur walikota saat membacakan LKPJ tersebut.


Sementara Itu ketua DPRD Tikep Anas Ali mengatakan LKPJ yang disampaikan oleh Walikota itu, tidak terlepas dari proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama tahun 2016.

Diharapkan dari laporan yang disajikan ini masyarakat dapat mengetahui gambaran umum tentang ekonomi kota tikep saat ini.

“ Tingkat inflasi di kota tidore kepulauan belum terkendali, dan kecenderungan masih sangat tinggi, sehingga diharapkan pemerintah daerah kota tikep dapat memperhatikan masalah tersebut dengan serius”. Imbuhnya.

(Hrd)

LEAVE A REPLY