Fantastis, Pemohon Prona di Kecamatan Sukodadi Dipungut Biaya 1 Juta

Fantastis, Pemohon Prona di Kecamatan Sukodadi Dipungut Biaya 1 Juta

1423
0
BERBAGI

Lamongan (M. Sindoraya) – Fantastis, itulah ungkapan yang tepat buat pelaksanaan sertifikat masal atau prona di kecamatan Sukodadi. Pasalnya, dari jumlah kuota sebanyak 2.000 bidang dan dibagi untuk 6 desa  pelaksana prona yang ada di Kecamatan Sukodadi, yaitu Desa Gedangan, Desa Baturono, Desa Kebon sari, Desa Sugihrejo, Desa Bandung sari dan Desa Sukolilo, semuanya melakukan pungutan biaya kepada pemohon prona rata rata sebesar 1 juta bahkan ada yang lebih.

Dari masing-masing desa berdalih, jika biaya tersebut atas kesepakatan Pokmas dan pemohon. Namun, tidak sedikit pula pemohon yang mempertanyakan kejelasan pungutan biaya tersebut.

Seperti di Desa Sugihrejo misalnya, salah satu warga setempat berinisial, RS, memberikan keterangan bahwa di Desa Sugihrejo, pemohon prona dipungut biaya sebesar 1 juta hingga 1,6 juta rupiah. Bahkan menurut nya banyak pelanggaran yang terjadi dengan pemalsuan tandatangan ahli waris.

“Di Desa Sugirejo, pemohon prona dikenakan biaya 1 juta hingga 1,6 juta per pemohon. Untuk rinciannya katanya digunakan untuk biaya materai, pemberkasan, lembur, operasional dan lain sebagainya. Kalau pun ada sisa gak tahu kemana,” ungkap RS

RS menambahkan, “ini bukan soal gratis atau enggaknya, cuma kalau dikenakan biaya sebesar itu dan dibandingkan dengan total kebutuhan operasionalnya serta dikalikan dengan jumlah total pemohon, pasti ada kelebihan anggaran. Seharusnya pokmas atau Pemerintah Desa lebih transparan dalam hal itu. Karena itu uang masyarakat,” tambahnya

Selain itu RS juga menerangkan adanya kejanggalan dalam pengurusan tanda tangan ahli waris, yang menurutnya diduga banyak indikasi pemalsuan tandatangan.

“warga juga banyak yang heran dengan kelengkapan administrasi nya. Ada beberapa ahli waris yang tidak merasa tandatangan, tapi berkasnya bisa diajukan,” terang RS

Ditempat lain, warga desa Baturono berinisial ST, juga memberikan keterangan tentang nominal pungutan biaya yang dikenakan untuk pemohon prona di Desa Baturono.

“Sama di Desa saya juga dikenakan biaya 1 juta per bidang. Katanya ya buat uang lembur, materai, dan lain lain,” ungkap ST

Menanggapi hal tersebut, Wellem Mintarja, selaku pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan, menyatakan, “Terkait urusan prona di Sukodadi, kami memang sudah mendapatkan pengaduan dari beberapa warga. Dan kami telah mengumpulkan beberapa data. Kalau sudah lengkap,  kami akan laporkan dugaan pungli tersebut,”

Wellem juga menjelaskan, “prona merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penertiban sertifikat hak atas tanah, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Prosesnya sederhana, mudah, cepat dan murah. Pembiayaan kegiatannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional pada program pengelolaan pertanahan, artinya, untuk program ini, para peserta tidak lagi dibebani biaya yang berdalih untuk pembuatan sertifikat oleh BPN. Untuk warga pemohon memang mempunyai kewajiban guna melengkapi persyaratan permohonannya diantaranya pathok pembatas, materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program,” imbuhnya

Masih menurut Willem, “Perangkat desa maupun perangkat kelurahan adalah perangkat yang menjalankan amanat negara, amanat negara berarti amanat rakyat, yang sudah seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat kecil. Atas dugaan tersebut sudah barang tentu hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan diadakannya program Prona itu sendiri,”

Sementara itu, Dedi Dian Ali, yang sekarang menjabat menjadi Camat Pucuk, dan sebelumnya menjabat sebagai camat Sukodadi saat pelaksanaan prona di Sukodadi dilaksanakan, tidak dapat di konfirmasi karena sedang melaksanakan ibadah umroh.

(Vid/ Rid)

LEAVE A REPLY