Mitra Publik Desak Gubernur Cabut Izin Operasi PT Harita Grup

Mitra Publik Desak Gubernur Cabut Izin Operasi PT Harita Grup

186
0
BERBAGI

 

TERNATE (M.Sindoraya)–¬†Puluhan Masa aksi yang mengatasnamakan Lembaga Mitra Publik Selasa (18/4) gelar aksi didepan kediaman Gubernur. Masa aksi desak Gubernur Provinsi Malut Abdul Gani Kasuba segera memberikan sangksi tegas kepada PT Harita Grup, apabila tidak memberhentikan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bila perlu mencabut ijin oprasi PT Harita di Halmahera Selatan. Hal ini disampaikan Koordinator lapangan aksi demonstrasi Mudasir Ishak.

Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan asing yang bekerja di wilayah indonesi, yang tidak memiliki izin pekerjaan harus di beri sanksi sesuai undang undang yang berlaku. Perusahan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin tertulis dan tanda materai pejabat bersangkutan.

Undang Рundang nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara pengguna tenaga kerja asing didalam undang Рundang tersebut mengatur tentang syarat Рsyarat tenaga kerja asing yang di kerjakan yaitu pendidikan,  sertifikat kompetensi, surat pernyataan wajib keluar ketika masa kontrak lima tahun selesai.

Akhir-akhir ini banyak TKA ilegal asal tiongkok berdatangan di wilayah malut untuk bekerja di Pulau obi, akan tetapi tidak dilengkapi dengan syrat-syarat dan ketentuan. Bahkan juga ada oknum yang sengja memalsukan dokumen IMTA dan RPTKA yang mestinya di keluarkan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans), akan tetapi sengaja di keluarkan tanpa sepengatahuan instansi terkait.

Lanjut dia, oknum tersebut harus ditangkap, sengaja memalsukan dokumen Negara, tindakan seperti itu harus dilaporkan kepada penagak hukum untuk diproses. Kalau dibiarkan hal tersebut akan kembali terjadi, katanya

(jumar)

LEAVE A REPLY