Pasokan Aman dan Harga Sesuai HET, Mendag Apresiasi Komitmen Toko Swalayan

Pasokan Aman dan Harga Sesuai HET, Mendag Apresiasi Komitmen Toko Swalayan

158
0
BERBAGI

 

Surabaya (M.Sindoraya) – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok stabil dan aman saat melaksanakan kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/4). Mendag Enggar mengapresiasi para pelaku usaha Toko Swalayan yang menjaga komitmennya mematuhi kesepakatan harga eceran tertinggi (HET).

Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan cukup aman di toko-toko Swalayan. Kemendag akan terus memantau penerapan kesepakatan HET dan saya berterima kasih kepada Toko Swalayan yang sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik,” ujar Mendag Enggar.

Laporan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menunjukkan bahwa stok barang pokok memadai dan harga terpantau stabil. Stok barang pokok memadai dan harga yang diperdagangkan sesuai dengan HET yang telah ditentukan, yaitu gula Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku Rp80.000/kg. Mendag secara tegas melarang penjualan harga ketiga komoditas itu di atas HET, tetapi dipersilakan jika dijual lebih murah dari HET.

“Jika menjual ketiga komoditas tersebut di bawah HET dipersilakan, tapi di atas itu, tentu tidak diperbolehkan. Kami mengimbau agar para pedagang mengurangi sedikit keuntungannya demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Mendag.

Pada kunjungan ke Surabaya ini, Kemendag bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur dan Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagai Antisipasi Menghadapi Puasa dan Lebaran 2017. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Inspektur Jenderal Kemendag Srie Agustina, dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Mendag menegaskan bahwa untuk mengawal stok, harga, dan pengendalian inflasi, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pelaku Usaha. “Pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pada level yang terjangkau. Pemerintah Pusat akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengawal kesiapan instansi terkait dan Pelaku Usaha barang kebutuhan pokok untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi barang kebutuhan pokok secara tidak wajar,” tegasnya.

Mendag juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang mencakup pemantauan dan pelaporan harga harian, pasokan di pasar pantauan, dan kelancaran distribusi barang.

“Pemerintah Daerah harus memantau dan melaporkan perkembangan harga harian secara intensif di pasar pantauan pada H-7 puasa hingga H+1 Lebaran. Bila terjadi kenaikan harga yang di luar kewajaran, diharapkan segera mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga. Perlu dipantau pula kesiapan moda angkutan dan hambatan distribusi di daerah masing-masing seperti pasar tumpah dan kerusakan jalan,” ujar Mendag.

Pada kesempatan di Surabaya tersebut, Mendag didampingi Gubernur Jatim, Kadivre Bulog Jatim, dan perwakilan Bank Indonesia juga melakukan pelepasan beras dan gula sebanyak 10 ribu ton beras dan 3.500 ton gula ke daerah-daerah nonprodusen. Pelepasan pengiriman dilakukan secara simbolis sebanyak 6 kontainer terdiri dari 66 ton beras dan 66 ton gula.

“Pengiriman beras ini merupakan salah satu kegiatan rutin Bulog dalam rangka Movenas (movement nasional) sebagai upaya pemerataan stok di daerah nonprodusen seperti Papua, NTT, dan Kalimantan. Beras digunakan untuk pemenuhan beras sejahtera (rastra), sedangkan gula untuk disalurkan ke distributor setempat yang selanjutnya dapat dijual di tingkat ecaran sesuai dengan HET,” jelas Enggar.

Tindak Tegas

Selain itu, untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lokasi-lokasi permukiman masyarakat berpendapatan rendah, Pemerintah Daerah juga diharapkan melaksanakan operasi pasar dan pasar murah. Tidak lupa, fungsi pengawasan juga terus ditingkatkan untuk melindungi konsumen dari barang beredar yang kadaluarsa, serta barang yang tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

Kepada para Pelaku Usaha, Mendag secara tegas melarang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang melanggar Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015. “Segala jenis tindakan spekulasi dan penimbunan akan ditindak tegas. Pemerintah akan menggelontorkan stok barang pokok sehingga harga stabil dan spekulan merugi,” tegas Mendag.

Pada minggu ini seluruh jajaran Eselon I Kemendag juga melaksanakan pemantauan harga dan pasokan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Palu, Sulawesi Tengah; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Pekanbaru, Riau; Yogyakarta, DIY; Kota Jambi, Jambi; Bandar Lampung, Lampung; Ambon, Maluku; Ternate, Maluku Utara; dan Banda Aceh, Aceh. Selanjutnya, pemantauan akan terus dilanjutkan ke semua provinsi lainnya di Indonesia.

Distributor Barang Wajib Daftar

Dalam kesempatan yang sama, Mendag sekaligus menjelaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Di dalam Permendag tersebut, setiap pelaku usaha distribusi yang memperdagangkan barang kebutuhan pokok (baik distributor, subdistributor, dan agen) wajib memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD) Barang Kebutuhan Pokok yang didaftarkan ke Kemendag secara online dan tidak dipungut biaya. Di samping mendaftar, pelaku usaha distribusi terdaftar juga wajib melaporkan pengadaan, pendistribusian/penyaluran, dan jumlah stok di gudang setiap bulan.

“Ketentuan pendaftaran pelaku usaha barang kebutuhan pokok yang juga merupakan bentuk implementasi dari Perpres Nomor 71 Tahun 2015, bertujuan mengoptimalkan pengendalian dan distribusi barang kebutuhan pokok karena pemerintah dapat memonitor pergerakan stok di tingkat distributor. Ketentuan ini juga tidak akan memberatkan pelaku usaha karena perizinan dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya,” ungkap Enggar.

Pada Permendag tersebut juga mengatur bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) atau secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I. Setiap Pelaku Usaha Distribusi yang telah terdaftar wajib melaporkan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang diperdagangkan ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) melalui SIPT paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

“Di dalam ketentuan tersebut juga diatur apabila Pelaku Usaha Distribusi tidak melakukan pendaftaran maka dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit. Sedangkan apabila Pelaku Usaha Distribusi Terdaftar tidak menyampaikan laporan, akan dilakukan pembekuan Tanda Daftar paling lama 30 hari kerja oleh pejabat penerbit,” tegas Enggar.

(eli)

LEAVE A REPLY