Dinsos Lamongan, Beri Toleransi Pendamping PKH Merangkap Guru Sertifikasi

Dinsos Lamongan, Beri Toleransi Pendamping PKH Merangkap Guru Sertifikasi

2314
0
BERBAGI
Foto Mugito Sekdin dan Kantor Dinsos Lamongan

Lamongan (M. Sindoraya) – Dikeluarkannya  kebijakan baru oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait rangkap jabatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), membuat sejumlah wilayah kebakaran jenggot. Pasalnya, dengan adanya kebijakan tersebut, semua jajaran Kemensos daerah di wajibkan untuk melakukan penertiban adanya double job.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, di kabupaten Lamongan sendiri ada sekitar 70 pendamping PKH yang merangkap jabatan. Di antara sejumlah pendamping tersebut, selain merangkap sebagai pengurus partai politik, ada juga yang merangkap sebagai Kasun dan pegawai kesehatan. Serta pendamping lokal desa yang kesemuanya di anggarkan melalui anggaran negara baik APBD maupun APBN.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Mugito, saat menemui wartawan (21/04/17), menerangkan bahwa Dinas Sosial kabupaten Lamongan sudah merespons terkait hal itu, dan dirinya mengaku sudah melakukannya pemanggilan terhadap orang-orang yang memiliki profesi ganda tersebut.

“Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap pendamping PKH  yang memiliki double job. selain jadi pendamping mereka juga memiliki profesi lain, ada yang jadi guru sertifikasi, perawat, kasun dan ada juga yang jadi pengurus partai politik. Menyikapi hal itu, kami sudah lakukan pemanggilan dan kami cek ternyata memang benar mereka memiliki profesi ganda atau double job,” ungkap Mugito

Dalam kesempatan tersebut, Mugito juga menerangkan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dengan melakukan pembinaan.

“Untuk yang berprofesi perawat ada 3 orang kemarin sudah menyatakan mundur dari anggota PKH dan mereka memilih untuk meneruskan aktivitas nya di rumah sakit dan Dinas kesehatan. Sedangkan untuk pengurus partai kemarin juga sudah kami himbau agar mundur dan memilih salah satu, jadi pengurus partai atau PKH,” tambahnya

Namun untuk guru sertifikasi, Mugito menjelaskan masih memberikan kesempatan, karena menurutnya ada peraturan khusus bagi profesi tersebut.

“Untuk guru sertifikasi memang kami masih memberikan toleransi. Karena memang ada aturan khusus untuk bisa tetap mengajar asal Senin sampai Jumat tidak boleh mengajar lebih dari 6 jam. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu bisa melakukan aktivitas PKH” imbuhnya

Sementara untuk Kasun, masih menurut Mugito, “Belum ada aturan yang jelas yang melarang Kasun itu jadi pendamping PKH. Namun hal ini sudah saya laporkan ke universal, untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke Bagian Pemerintahan Desa saja,”

Disinggung terkait gaji yang double, Mugito menjelaskan, “mereka kan kerja, jadi menurut saya gak ada masalah kalau dapat gaji dari masing-masing aktivitas tersebut,” terangnya

Hal tersebut menjadi polemik bagi sebagian masyarakat, pasalnya sebagai guru yang telah bersertifikasi, mereka juga mendapat insentif yang berasal dari anggaran Pemerintah. Sedangkan untuk perangkat Desa, saat ini telah ada kebijakan baru yang memberikan gaji insentif untuk perangkat desa atau Kasun. Sehingga dalam hal ini, ada 2 anggaran Pemerintah yang telah diberikan pendamping PKH.

Salah satu komentar disampaikan, Nur Rozuqi, ketua Gerakan Desa Merdeka, yang menanggapi pernyataan dari Sekretaris Dinas Sosial Lamongan tersebut, “Persoalan guru sertifikasi yang dobel job dengan PKH, TKSK, UPK atau pendamping desa, Ini bukan persoalan dobel job nya, tapi dobel penerimaan penghasilannya dari uang negara. Begitu juga dengan persoalan perangkat desa juga bukan persoalan dobel job nya, tapi dobel penerimaan penghasilannya dari uang negara. Harusnya Dinsos tahu tentang Pebup Lamongan Nomor 17 tahun 2016 pasal 4 ayat (3) huruf h),” tandasnya

Rozuqi juga menambahkan, “Silakan anda yang di istansi yang terkait dengan masalah tersebut, baca bunyi aturan yang saya sebutkan di atas.
Pada saat mencalonkan jadi perangkat saja sudah tidak boleh menuju dobel job dan penghasilan, apalagi saat sudah jadi perangkat desa,” imbuhnya

(Vid)

LEAVE A REPLY