IMBAS DARI HAK INTERPLASI, KOMISI IV AKAN PANGIL KEMENAG KAB.PASURUAN

IMBAS DARI HAK INTERPLASI, KOMISI IV AKAN PANGIL KEMENAG KAB.PASURUAN

183
0
BERBAGI
Kasiman, Anggota DPRD Pasuruan komisi IV

Pasuruan Kab.(M.Sindoraya) – Buruknya kinerja Kemenag yang dianggap tidak membela dan mempersulit program umat islam dengan alasan birokrasi, beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD Kab. Pasuruan melakukan hak interplasi terkait proyek kemenag. Dampak dari hak interplasi tersebut oleh Kemenag di terjemahkan bahwa anggota Komisi IV mempunyai kepentingan terkait proses legalitas Madrasah Dinia (MADIN) di desa Tawang Rejo Pandaan kab. Pasuruan.

Permohonan Madin melalui Anggota komisi IV diharapkan bisa direspon secara baik, tapi faktanya terkesan dipersulit oleh kemenag, hal ini sama dengan menampar muka komisi empat.

Menyikapi hal tersebut, DR. Kasiman Anggota Komisi IV DPRD Kab. Pasuruan mengatakan di hadapan media Sindoraya,” Kemenag¬† seharusnya bersikap proaktif dan mengusahakan jemput bola dalam pendataan lembaga keagamaan (TPQ, MADIN) dan juga tempat ibadah lainnya (musholla, masjid), bukan mempersulit seperti pengurusan ijin surat usaha (Siup, TDP, Ijin lokasi seperti BP3M) “.

Lanjutnya,” Mengingat semua lembaga keagamaan membutuhkan, dengan menyesuaikan regulasi yang ada,” pungkas Kasiman.

Menurut Kasiman, Ia sudah mencoba melakukan kontak kepada Anam (kemenag), namun tetap tidak pernah ada tanggapan baik melalui pesan SMS maupun via telepon. ” Ngapunten mengganggu. Kalau desa saya saat membuat ijin Madin tidak di ijinkan dan dipersulit oleh Kemenag Kabupaten Pasuruan tidak mengapa, tapi ngapunten dengan rasa kecewa saya akan menggelar jumpa pers dan akan saya sampaikan diparipurna minggu depan “.

Memang desa tawangrejo itu tidak termasuk maslahat tapi di desa saya alhamdulillah 90,09 persen adalah muslim dari jumlah 6000 penduduk yang setiap sore hari semua anak kecil dipastikan ngaji di tokoh agama. Tapi sampai ada perda Madin yang tetap, di Tawangrejo belum ada Madin, tambahnya.

Kami tidak minta bantuan keuangan dari Kemenag, kami hanya minta normatif dan perhatian untuk orang islam. Tapi sayang sepertinya Kemenag kabupaten Pasuruan tidak pro umat islam di desa tawangrejo. Ini bukan ijin untuk bisnis atau mencari uang, justru kami malah sodakoh uang, terimakasih,” Pungkas kasiman melalui pesan Singkatnya. (Senin 26/4)

Terpisah Mujibuda’awat Anggota Komisi IV DPR menambahkan dalam waktu dekat kami akan memanggil Kemenag, pergurak dan Kesra karena kasus seperti ini diduga banyak juga terdapat di desa lainnya. Perilaku buruk Kemenag yang mengada-ngada dan mempersulit legalitas,¬† namun yang ketahuan baru di desa tawang rejo pandaan karena secara kebetulan ada anggota Dewannya sehingga bisa terungkap, tegas Mujib.di sela-sela kesibukannya beberapa waktu lalu kepada M.Sindoraya.

(rd)

LEAVE A REPLY