Rafiq Kailul : PP Bukan Organisasi Preman

Rafiq Kailul : PP Bukan Organisasi Preman

222
0
BERBAGI
Jubir MPW PP Malut Rafiq Kailul

 

TERNATE (M. Sindoraya) – Organisasi Pemuda Pancasila itu resmi bukan organisasi jalanan/preman yang dituduhkan oleh teman-teman dengan tuduhan pemukulan yang terjadi di depan kediamanan Gubernur Maluku Utara (Malut) pada Kamis kemarin.

Juru Bicara (Jubir) MPW Pemuda Pancasila Malut, Rariq Kailul kepada Media. Sindoraya Jumat (28/4) mengaku, bahwa pemuda pancasila adalah organisasi resmi bukan organisasi jalanan/preman, untuk itu,tuduhana yang mengatasnamakan pengurus pancasila yang melakukan pemukulan terhadap masa akasi itu bukan pengurus Pemuda pancasila.

” Oknum Pemukulan Masa Aksi Bukan Pengurus PP “

Lanjut dia, kepengurusan PP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota itu termuat dalam SK, jadi jangan asal menuduh. Bagi teman-teman masa aksi yang menyampaikan pendapat/aspirasi juga harus objektif. Menyampaikan pendapat sesuai dengan Undang-undang itu harus pada tempatnya, “seharusnya teman-teman menyampaikan aspirasi di kantor Gubernur dan DPRD provinsi bukan di kediaman Gubernur,”tandasnya.

Menurut dia, jika benar perusahan yang beroprasi di Gane itu berdapak tidak baik buat kemasalahatan masyarkat. Secara lembaga PP juga mendukung untuk meminta kepada pemerintah provinsi segera evaluasi izin perusahan tersebut.

Sementara itu, Rafiq, PP secara institusi akan melaporkan kepada pihak kepolisian atas tuduhan pemukulan di depan kediaman gubernur itu, pengurus pp yang melakukan karena telah mencemari nama baik lembaga pemuda pancasila Malut. ” kami akan melaporkan ke kepolisian terkait pencemaran nama baik oraganisasi pemuda pancasila, “tegasnya

Pihak kepolisian juga harus objektif saat memberikan pengamanan menyampaikan pendapat untuik tidak melanggar aturan sebagaimana mestinya. Hak menyampaikan pendapat di depan umum, bukan berarti di rumah pejabat tertentu sperti di kediaman gubernur, seharus pihak keamanan tidak mengijinkan masa aksi atau kelompok melakukan aksi di depan kediaman, Karna itu melanggar UU. Kalau perusahan itu merugikan masyrakat kenapa tidak membawa langsung masyarakat gane atau keterwakilan tokoh masyrakat, tokoh adat,tokoh pemuda dan pemerintah desa sebegai repsentatif masyrakat gane bukan sekolompok orang yang mengatasnamakan masyarakat gane, katanya.

(reza)

LEAVE A REPLY