Forpeda Minta Kapolri Usut Mahfia Jiko Malamo

Forpeda Minta Kapolri Usut Mahfia Jiko Malamo

658
0
BERBAGI
.

 

TERNATE (M. Sindoraya) – Forum Peduli Adat Dan Budaya (Forpeda) Kota Ternate, Selasa (23/5) menggelar aksi untuk rasa dan pemasangan papan nama terkait kepemilikan lahan Jiko Malamo.

Koordinator Forpeda, Ilyas Bayau, saat diwawancarai usai menggelar aksi, menyampaikan aksi unjuk rasa ini untuk mempertegas pada semua pihak, bahwa negeri ini adalah negeri berTuhan dan masih mempunyai hukum adat, tatanan, serta masyarakat adat. “Semua pihak harus tau dan semakin jelas sehingga tidak ada lagi konflik yang berbicara tentang perbatasan.” Katanya

Menurut Ilyas, sejak awal beliau (Mendiang Sultan Ternate) sudah nyatakan, antara Kelurahan Tako medan Kelurahan Sulamadaha tidak ada batasnya. Maksudnya, lahan JikoMalamo ini beliau akan gunakan, ketika itu belum ada jalan masuk. “Ketika sesudah ada jalan masuk ini, inilah baru ada konflik kepentingan.” cecarnya

Lanjut Ilyas, konflik kepentingan ini, merupakan kepentingan oknum yang ingin mencari lahan hidup di Jiko Malamo. Sementara Jiko Malamo ini hanya diwakafkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan tidak sejingkalpun, beliau (Alm Sultan Ternate) tidak mengijinkan sejingkalpun untuk siapa saja yang mau menggunakan lahan Jiko Malamo.

Selain itu, meskipun masyarakat sudah tau, namun pemasangan papan nama ini perlu, karena ada klaim lahan dari oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan, dan para pemodal.”Mau tidak mau kami harus memasang papan nama ini.” Ujar Ilyas

 

“Harus ada punya koordinnasi, kami juga merasa senang kalau ingin membangun negeri ini, tetapi membangun negeri ini untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama rakyat, bukan kepentingan pribadi.” Tegasnya

Awalnya, kata Ilyas, kami dengar Adam Marsaoly masuk dan mengklaim ini lahannnya, namun tidak memiliki dasar.” Bahkan kesultananpun tidak mengetahui, ini kan namanya penyerobotan.” Tamparnya

Ilyas menambahkan, setelahkita tau belakanganiniadadibangunvila, ternyataituadalahmilikoknumm. “Kami tidak tau menauoknumsiapa yang membangun, akantetapisemuapihakharus tau iniadalahnegeribertuhan yang mempunyaihukumadatdan pelusalingkoordinasi. Kalutidaksalingkoordinasidanmenyerobotsepertiini, makaituilegal.” Terangnya

“Untuk langkah kedepan, kita akan koordinasi dengan komisi Ngaruha di Kesultanan Ternate, itu kewenangan komisi ngaruha dan bobato 18.” Tandas Ilyas Bayau

Selain itu, Forpeda Ternate dalam pernyataan sikapnya, menyatakan tanah ada di wilayah hukum adat Kesultanan Ternate adalah bagian dari kearifan lokal yang tidak bisa dipisahkan dari lembaga adat dan masyarakat adat itu sendiri, termasuk wilayah Jiko Malamo harus dikembalikan kepada lembaga adat Kesultanan untuk kesejahteraan masyarakat dan Kesultanan.

Dalam pernyataan sikapnya, Forpeda juga meminta kepada Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, segera mengambil tindakan untuk mencabut Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Tugas Dwi Apriyanto, karena melanggar kode etik di jajaran kepolisian dengan menyerobot lahan adat secara ilegal, dan membangun vila dan lain-lain untuk keuntungan pribadi.

Selanjutnya, pernyataan sikap itu juga meminta kepada Mabespolri segera mengusut para pelaku (Pemodal), maupun oknum pejabat yang terlibat skandal mafia di situ. Budaya Jiko Malamo sebagai pembelajaran untuk meminimal lesistensi konflik disaat ini, dan akan datang.

Bahkan, dalam pernyataan sikap juga disebutkan, Adam Marsaoly sebagai biang kerok mafia tanah adat di JikoMalamo, dan harus diseret kepengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(sdn)

 

LEAVE A REPLY