KAJIH : Penegak Hukum Malut Harus Transparansi Soal Kasus Korupsi

KAJIH : Penegak Hukum Malut Harus Transparansi Soal Kasus Korupsi

175
0
BERBAGI
.

 

TERNATE (M. Sindoraya) – Komunitas Jutnalis Hukum dan Kriminal (KAJIH) Maluku Utara meminta kepada penegak hukum agar lebih transparansi soal penanganan kasus korupsi. “Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) harus lebih tranparansi dalam penanganan kasus korupsi,” hal ini disampaikan langsung oleh penasehat KAJIH Malut Irman Saleh, pada dialog yang diselenggarakan, Selasa (23/5) malam kemarin.

Penjelasan tentang perkembangan kasus korupsi yang ditangani para penegak humum di Malut, baik itu di Polda mapun Kejati, juga disampaikan dalam dialog publik yang dilaksanakan KAJIH Malut bertajuk “Indepedensi dan trasparasi penanganan kasus korupsi di Malut,” dengan menghadirkan narasumber dari beberapa kalangan,  yakni Polda Malut yang diwakili Irwasda, Kombes Pol Sam Y.K dan Dirreskrimsus Kombes Pol Masrus, Aspidsus Kejati Malut Handoko.

Dari kalangan akademisi sendiri dihadiri oleh Hendra Kasim yang juga merupakan salah satu dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, serta Fahrudin Maloko selaku Praktisi hukum dan keterwakilan media oleh Irman Saleh yang penasehat KAJIH Malut. Dialog ini pandu langsung oleh moderator yang cukup handal dalam memainkan dinamika forum, yakni Rosydan Arby.

Mewakili Kapolda Malut, Irwasda, Kombes Pol, Sam Y.K memaparkan, penanganan kasus korupsi telah diatur dalam undang-undang dan aturan khusus, sehingga kasus ini ditangani juga secara khusus. “Kasus ini tidak seperti dengan kasus umum lainya.” katanya

Lanjut Sam, kasus korupsi ini tidak semua orang terlibat, karena kasus korupsi ini pasti terjadi pada orang-orang atau pejabat, khusus yang memiliki ruang didalamnya. “Kasus korupsi yang ditangani ini masih dalam penyelidikan sehingga belum dapat disampaikan secara detile ke kawan-kawan pers.” tandasnya

“Masih membutuhkan pembuktian, karena kalau sudah terekspos ke masyarakat melalui media, pastinya barang bukti yang kita cari akan disembunyikan dan itu pasti meyulitkan penyidik untuk mengungkap.” Terang Sam

Sementara itu, Aspidsus Kejati Malut, Handoko berjanji, untuk penanganan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Kejati Malut, pihaknya berjanji akan terus berusaha mencari dan mengumpulkan alat bukti lainya, sehingga kasus tindak pidana korupsi itu dapat terselesaikan.

“Ada kasus yang memang sudah kita tangani baik di tingkat penyidikan dan penyelidikan, bahkan ada juga yang masih di tangani Intel, guna mengumpulkan butki lainya.” Janji Handoko

Sementara menurut kacamata praktisi hukum, Fahrudin Maloko, dalam paparannya menjelaskan, pengungkapan kasus korupsi yang ditangi Jaksa maupun Polda, bukan salah satu perkara yang gampang, segampang membalikan telapak tangan. Menurutnya, penanganan kasus korupsi itu merupakan salah satu kejahatan luar biasa dan ini harus ada keterbukaan dari penyidik terhadap publik.

“Ini sudah diatur dalam undang-undang tipikor yang menyampaiakan bahwa, bagaimana cara untuk menangani kasus dugaan korupsi, bahkan juga diatur peran serta masyarakat dalam penanganan kasus korupsi.” Sasar Fahrudin

Demikian juga dalam perspektif akademisi, penanganan kasus korupsi yang terkatung-katung baik yang di tangani penyidik Polda maupun Kejaksaan, pihaknya merasa kasihan. Sebab dalam penanganan kasus korupsi ini, melibatkan pejabat yang mempunyai bekingan atau interfensi kuat dari pejabat tinggi di pusat. Kata Hendra Kasim, salah satu akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

(sdn)

LEAVE A REPLY