Kemenkeu RI Terbitkan Regulasi Baru

Kemenkeu RI Terbitkan Regulasi Baru

221
0
BERBAGI
.

 

TERNATE (M.sindoraya) – PT. Jasa Raharja (Persero) Ternate dalam waktu dekat akan melaksanakan sosialisai terkait penetapan peraturan Menteri Keuangan, Nomor 15/PMK.010/2017 tentang pembayaran besaran santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, diantaranya alat angkutan penumpang umum di darat, sungai, danau, dan udara.

Kepala Jasa Raharja (Persero) Ternate, Helmi L. Pattinasarani, Jumat (26/5) kemarin, menyampaikan manfaat baru yang diberikan kepada korban kecelakaan, berupa penggantian biaya. Sedangkan, ¬†untuk pertolongan pertama paling besar Rp. 1 juta dan penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan paling besar Rp. 500 ribu. “Dengan harapan agar komplikasi atau fasilitas lanjutan yang mungkin terjadi apabila korban terlambat ditangani, sehingga dapat menyelematkan jiwa korban saat kritis.” katanya

Selain itu, dalam PMK No 16/2017 ini diatur dalam mekaniseme pengenaan denda. Untuk keterlambatan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ), kenaikan flat rate sebesar 100 persen dari kewajiban pembayaran, dengan nilai malsimal Rp 100 ribu menjadi progressive rate dengan nilai Rp. 100 ribu.

Menurut Helmi, jika terjadi keterlambatan 1 sampai 90 hari, akan dikenakan denda 25 persen, keterlambatan 91 sampai 180 hari denda 50 persen, dan keterlambatan 181 sampai 270 dikenakan denda 75 persen, sedangkan keterlambatan 270 hari dikenakan denda 100 persen.

“Ahli waris untuk korban meninggal dunia, dari Rp. 25 juta naik menjadi Rp.50 juta, dan santunan untuk korban cacat masih tetap presentase dari santunan korban meninggal dunia, yakni Rp. 50 juta, dan penggantian biaya perawatan serta pengobatan meningkat dari Rp.10 juta menjadi Rp.20 juta. Sementara penggantian biaya penguburan dari Rp.2 juta menjadi Rp.4 juta bagi korban yang tidak memiliki ahli waris.” Ujar Helmi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, tentang besaran santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (PMK no 16/2017), ditetapkan 13 Februari 2017 itu menggantikan PMK No 37/PMK.010/2008.

Sementara itu, kebijakan strategis dalam PMK No 15/2017 dan PMK No 16/2017, yakni santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100 persen. “Peraturan ini akan berlaku efektif pada 1 Juni 2017 mendatang.” Tutup Helmi.

 

(smr/reza)

LEAVE A REPLY