Kuasa Hukum AHM Sebut Penyidik BPKP Abal-abal

Kuasa Hukum AHM Sebut Penyidik BPKP Abal-abal

745
0
BERBAGI
.

 

TERNATE (M. Sinddoraya) – Sejumlah masa pendukung Terdakwa kasus dugaan korupsi dana Masjid Raya Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus (AHM), Selasa (30/5/2017) siang, berkumpul di Pengadilan Tipikor Maluku Utara (Malut) untuk menyaksikan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan Duplik oleh tim kuasa hukum AHM.

Duplik yang dibacakan tim Kuasa Hukum AHM oleh Wa Ode Nur Zainab, SH dan Bachtiar Djalalludin, SH, MH. Dalam pembacaan duplik tersebut, tim kuasa hukum AHM membantah dalam pemeriksaan konstruksi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. “Dari Audit BPKP tidak terbukti, dan pemeriksaan tersebut hanya melibatkan satu orang ahli konstruksi bangunan.” kata Wa Ode

Selain itu, lanjut Wa Ode, dalam pembacaan duplik menyebutkan, dalam pemeriksaan hasilnya tidak sesuai dengan standar aturan pemeriksaan yang berlaku. “Sementara proses pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berlaku, sehingga pembangunan Masjid Raya Sanana bisa berdiri dengan kokoh.” cecarnya

Menurut Wa Ode, pembangunan Masjid Raya Sanana adalah suatu Visi dan misi dalam pencalonan Bupati dan merupakan masukan dari tokoh-tokoh agama, agar segera merealisasikan pembangunan Masjid Raya Sanana. “Ini yang sudah pernah disampaikan oleh Ahmad Hidayat Mus dalam pencalonan Bupati.” Ujarnya

Selain membantah pemeriksaan konstruksi pembangunan Masjid Raya Sula, dalam duplik juga memohon kepada Majelis Hakim agar mencabut status AHM sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi pembangunan Masjid Raya Sanana. Oleh kuasa hukum AHM menyebutkan, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti bersalah, dan terbukti terdakwa tidak pernah memberikan anggaran kepada siapapun yang terlibat dalam pembangunan Masjid Raya. “Terdakwa tidak terbukti telah menyalahgunakan anggaran pembangunan Masjid Raya Sula.” Tandas Bachtiar saat memcabakan duplik

Tim Kuasa Hukum juga meminta agar terdakwa di bebeskan, sebab tidak ditemukan ada satu saksipun yang membenarkan adanya tindak pindana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sanana Kepulauan Sula.

Bachtiar menambahkan, pemeriksaan BPKP untuk fisik bangunan Masjid Raya sangat dinilai abal-abal. Sebagai pembela terdakwa (Advokat), bahwa aparat penegak hukum harus menerapkan kepenyelidikan yang baik agar tidak dinilai sebagai asal-asal. “AHM hanya menjadi beban fitnah sehingga itu kami meminta kepada majelis hakim, akan lebih memahami hukum dan mempertimbangkan duplik yang di sampaikan agar terdakwa bebas dari tuduhan dugaan korupsi.” tegasnya.

(sdn)

LEAVE A REPLY