Ketetapan Pelabuhan Angin Mamiri Belum Jelas

Ketetapan Pelabuhan Angin Mamiri Belum Jelas

205
0
BERBAGI

 

HALUT (M.sindoraya) – Masyarakat Pulau Tolonuo, Kakara, Tagalaya dan Kumo Kecamatan Tobelo, serta kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut) terdiri dari nelayan. Untuk itu, akses transportasi laut menuju Kota Tobelo sangat dibutuhkan.

Akan tetapi, para nelayan ini sangat kecewa dengan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Halut yang melakukan penertiban di pelabuhan angin mamiri Dufa Dufa, Selasa (21/6/2017) kemarin. Pasalnya, penertiban yang dilakukan Dishub dan hanya mengkhususkan pelabuhan tersebut hanya  di peruntuhkan untuk Speed Boat, sementara nelayan dan para taksi transportasi laut sebagai akses masyarakat Pulau menuju Kota tidak diperbolehkan.

Ketua Kelompok Nelayan Desa Tolonuwo, Karisno Tamojaga, kepada mediasindoraya.com, Selasa (21/6/2017) mengungkapkan, sangat tidak rasional jika Dishub sengaja melakukan penertiban dengan alasan pelabuhan tersebut sebagai jalur akses transportasi Tobelo-Morotai. “Dalam aturannya, bahwa pelabuhan speed boat itu di pindahkan ke Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, bukan di pelabuhan angin mamiri Tobelo,” tandasnya.

 

Lanjut Karisno, sebagai nelayan, kami menilai bahwa Dishub sengaja menutup fakta pelabuhan speed boat di Gorua, serta penertiban dengan mengusir nelayan dan taksi transportasi laut tidak memandang asas-asas kebijakan, juga pelayanan pablik dalam berpemerintahan.

 

Karisno Menambahkan, masyarakat Pulau Kakara, Tagalaya, Kumo dan dan Tolonuo sudah beroperasi di pelabuhan Angin Mamiri mulai dari jaman portugis sampai sekarang, bahkan masyrakat dengan swadaya membangun jembatan tanpa sentuhan dari Pemerinta setempat. Olehnya itu, Dishub harus bertindak sesuai asas kebijkan dan pelayanan.

 

Sementara itu, kepala Dinas Perhubungan Halut, Hernefer Tjandua, saat di konfirmasi via telepon, Rabu (21/6/2017) malam tadi mengungkapkan, penertiban nelayan dan taksi masyarakat pulau dikarenakan tidak memiliki surat izin. “Diharapkan kepada para nelayan dan taksi angkutan laut agar menguruts izin,” ujarnya.

Lain lagi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut, Yulius, menyampaika, DPRD akan meminta penjelasan dari pernyataan Kadishub Tobelo. “Karena sejauh ini, soal pelabuhan speed boat belum ada ketetapan pasti, terkait dikhususka sebagai pelabuhan speed,” singkatya.

(jmr)

LEAVE A REPLY