Penguatan Demokrasi Lokal dan Politik Identitas : Meneropong Pilgub Jatim 2018

Penguatan Demokrasi Lokal dan Politik Identitas : Meneropong Pilgub Jatim 2018

194
0
BERBAGI
.
.
.

Surabaya (M.Sindoraya)

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Jawa Timur akan dilakukan serentak pada 2018 mendatang, dengan melibatkan 18 Kota dan Kabupaten untuk memilih Walikota/Bupati, dan satu Pilkada untuk memilih kepala daerah provinsi (gubernur).

Sehingga sangat wajar kalau saat ini suhu politik Jawa Timur mulai memanas menjelang pemilihan gubernur 2018. Beberapa nama kandidat mulai bermunculan bahkan persaingan keras dan ketat telah terjadi.

Seolah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sejatinya adalah konsolidasi dan kontestasi demokrasi sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan publik, berubah menjadi gelanggang pertarungan antarkelompok masa. Dan ekstremnya, kelompok-kelompok ini berhadapan seraya menegasikan kemungkinan terjalinnya kepentingan bersama di antara mereka.

Meskipun pelaksanaan pemilukada di Jatim masih 2018 mendatang, akan tetapi dinamika politik sudah mulai memanas, bahkan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf sudah mengambil ancang-ancang untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jatim, dan sampai sekarang terlihat sebagai ‘’front-runner’’ (pelari terdepan) karena calon-calon yang lain masih belum secara resmi muncul atau dimunculkan. Beberapa nama yang beredar di masyarakat maupun media masih bersifat spekulatif, seperti Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial RI), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Masfuk (Mantan Bupati Lamongan 2 periode, sekarang Ketua DPW-PAN Jatim), Eddy Rumpoko (Walikota Batu), Kusnadi (Ketua DPD PDIP Jatim), Budi ‘’Kanang’’ Sulistyo (Bupati Ngawi), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), dan beberapa nama lainnya. (Lihat hasil survei Polltracking Indonesia).

Jawa Timur adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai  42 juta orang. Sehingga sangat wajar kalau provinisi ini selalu disebut sebagai barometer politik nasional yang selalu memegang peran sangat penting dalam mempengaruhi peta politik nasional.
Hal ini terjadi karena dinamika politik Jawa Timur sangatlah tinggi, bahkan tingkat heteroginitas yang juga lebih tinggi dibanding Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Karena itu Jawa Timur tetap menjadi barometer perkembangan politik nasional, sehingga memunculkan adagium bahwa untuk memenangkan kontestasi politik nasional harus memenangkan Jawa Timur terlebih dahulu.

Namun demikian, Pilkada yang akan diselenggarakan di Jawa Timur tidak bisa dilepaskan begitu saja pasca pelaksanaan Pilkada DKI kemarin yang telah menyita sebagian besar perhatian dan energi bangsa. Bahkan saya meyakini bahwa Pilkada DKI kemarin memiliki dampak terhadap daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Sebagian pihak merasa, pilkada DKI adalah momentum penting penegasan identitas kelompok dalam ranah politik praktis. Di pihak lain, Pilkada DKI dilihat sebagai pertaruhan besar guna menghadapi ancaman runtuhnya fondasi kebangsaan.

Narasi kebhinekaan dan multikultiralisme terus direproduksi dalam berbagai wacana di pelbagai ruang publik. Akibatnya, polarisasi antarkutub pun terjadi: kelompok keagamaan vs kelompok kebhinekaan. Dan ketika “politik identitas/aliran” yang lebih mendominasi, maka pilkada bisa menjadi pil pahit bagi demokrasi. Kontradiksi ini lahir dari ruang yang dibuka dengan basis suara terbanyak.

Di satu sisi, demokrasi dapat menjadi lahan subur bagi lahirnya partisipasi. Namun, di sisi lain demokrasi memiliki kerentanan dijadikan media dan jalan perubahan, bahkan bagi mereka yang tidak menghedaki adanya demokrasi. Di level ini, demokrasi pada akhirnya seolah sedang menggali kuburnya sendiri.

Politik identitas/aliran bermasalah bagi demokrasi setidaknya dilihat dari dua hal utama. Pertama, demokrasi lahir dan tumbuh dari prinsip kesetaraan dan rasionalitas publik. Politik identitas/aliran, di level ini berusaha menginterupsinya dengan menjadikan pilihan publik berjangkar pada ikatan primordial seperti kesamaan etnisitas, kesukuan dan agama. Hal tersebut tidak bermasalah sejauh kualitas, kredibilitas dan rekam jejak calon menjadi pertimbangan lain. Namun, politik identitas/aliran akan bermasalah ketika ikatan emosional jauh lebih dikedepankan dibanding alasan yang lebih rasional.

Kedua, politik identitas/aliran riskan untuk digiring menjadi praktik yang monolitik. Pemaksaan kehendak sebagai perwujudan truth claim dikhawatirkan akan menambah segresasi sosial di tengah masyarakat. Rajutan persatuan dan kesatuan bangsa pada titik ini tentu akan akan mendapati tantangan yang amat serius. Sementara, dalam konteks konsolidasi demokrasi untuk sebuah negara-bangsa yang plural seperti Indonesia, kohesivitas sosial adalah salah satu syarat demokrasi substansial dapat tumbuh subur dan berkembang.

Secara politis, gelombang politik identitas yang terjadi di Jakarta diperkirakan akan sampai dan ikut mewarnai perhelatan pilkada serentak di banyak daerah lainnya, termasuk Pilgub Jatim dan Jabar 2018. Sebagai episentrum kekuasaan, resonansi yang dikirim Jakarta sudah barang tentu akan ditangkap sebagai sinyal politik oleh peserta pilkada di daerah.

Perhelatan pemilukada DKI Jakarta yang baru saja usai menyisakan sejumlah persoalan yang merembet menjadi persoalan nasional yang sangat serius. Persaingan antara dua pasang kontestan pemilukada DKI menyebabkan munculnya isu-isu sensitif menggelinding menjadi bola salju yang tidak bisa dikendalikan. Perdebatan dan persaingan politik pada pemilukada DKI berkembang terlalu jauh dan ditunggangi oleh berbagai pihak dengan berbabagi agenda dan kepentingan politik masing-masing. Isu-isu mengenai eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), falsafah negara Pancasila, dasar negara UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perdebatan yang liar dan melibatkan saling klaim satu pihak untuk menjatuhkan pihak lainnya.

“Politik identitas/aliran” yang berdasarkan pada pilihan agama dan faktor-faktor primordialisme yang menjadi indikator masyarakat politik tradisional, secara kasat mata terlihat di pemilukada DKI. Meskipun hal ini dibantah, tetapi kenyataan di lapangan dari hasil perolehan suara pemilu masing-masing kontestan, menunjukkan secara jelas pola kemunculan “politik aliran” ini. Dalam masyarakat urban yang didominasi kelas menengah yang rasional, semestinya politik aliran tidak banyak diikuti karena masyarakat lebih cenderung melihat program politik daripada isu-isu primordialisme. Tetapi, dalam pemilukada DKI terjadi anomali politik karena gencarnya terpaan media konvensional dan media sosial yang menyebabkan isu-isu aliran mendapatkan perhatian yang sangat besar.

Harus diakui bahwa tidak mudah menghilangkan sama sekali gerakan politik aliran di Indonesia, karena kontur demografi Indonesia yang memang secara tradisional terbagi ke dalam aliran-aliran primordial dan agama itu. Tetapi, pengelolaan politik aliran yang sangat pragmatis dan cenderung mengorbankan pilar-pilar kebangsaan yang sudah menjadi konsensus nasional, adalah tindakan politik yang membahayakan eksistensi bangsa.

Relevansi Pilgub DKI dengan Pilgub Jatim dan Tipologi Politik Masyarakat Jawa Timur

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada upaya-upaya untuk ‘’mengekspor’’ isu-isu pemilukada DKI ke Jawa Timur oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Hal bisa dimaklumi karena pentingnya posisi Jawa Timur dalam kontestasi politik nasional. Jika isu-isu SARA yang mewarnai pemilukada DKI bisa dihembuskan dan dikobarkan di Jawa Timur, maka untuk menjadikannya sebagai isu nasional dalam pemilu presiden 2019 akan lebih mudah.

Wacana ini telah tercium oleh para elite politik dan masyarakat di Jawa Timur. Meski belum secara terang-terangan dimunculkan tetapi asapnya yang samar-samar sudah tercium. Karena itu sebagai antisipasi sudah mulai muncul gerakan agar isu-isu sensitif itu tidak sampai mengimbas ke Jawa Timur. Gerakan informal ini sudah mulai mengemuka dan mendapat sambutan yang sangat positif di kalangan elite politik dan masyarakat Jawa Timur.

Kondisi demografi politik Jawa Timur dan DKI sangat berbeda. DKI adalah ibukota metropolitan dengan tingkat heteroginitas yang tinggi tetapi dengan tingkat kerekatan sosial yang relatif rendah. Tingkat pendidikan yang secara umum lebih tinggi dengan tingkat melek teknologi yang lebih besar menjadikan masyarakat DKI lebih dinamis dan canggih dalam mengelola informasi. Ciri masyarakat modern patembayan (gesselschaft) yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap teknologi informasi sangat terlihat di DKI. Kondisi masyarakat urban (perkotaan) yang cair ini tidak menempatkan opinion leader (pemimpin opini) tradisional sebagai pembentuk opini. Ciri masyarakat kelas menengah urban adalah independen dalam mengambil keputusan dan tidak bergantung kepada opinion leader formal maupun informal dan tradisional.

Berbeda dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar masih rural-based (berbasis masyarakat pedesaan) yang bersifat paguyuban (gemeinschaft), posisi para pemimpin tradisional dan informal (kiai, ulama, ustad/ustadah, kepala suku, kepala desa, dll) sangatlah penting dalam menentukan pilihan politik. Sehingga potensi munculnya politik aliran sangatlah besar di Jawa Timur karena besarnya peran para pemimpin tradisional dan informal itu.
Secara historis, politik aliran ini lahir di Jawa Timur pasca penelitian seorang antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz, yang melakukan penelitian di Jawa Timur pada 1950-an di kota yang secara imajiner disebut sebagai Mojokuto (diyakini oleh para ahli sebagai Pare, Kediri). Hasilnya tertuang dalam buku klasik master piece ‘’The Religion of Jawa’’ (Agama Jawa), yang membagi masyarakat menjadi kategori santri, abangan, dan priyayi. Santri adalah masyarakat beragama Islam yang taat menjalankan syariah dan tinggal di daerah perniagaan di perkotaan dan pesisir. Abangan adalah pemeluk Islam nominal yang hanya menjadi identitas di KTP tetapi tidak menjalankan syariah agama, dan priyayi adalah kelompok kelas menengah kota yang terdiri dari pegawai negeri dan pamong praja yang beragama Islam tetapi sangat dipengaruhi oleh sinkretisme kejawen.

Berdasarkan tiga kategori ini preferensi politik terbagi kepada tiga aliran politik besar, kalangan abangan berafiliasi kepada partai-partai nasionalis dan berbasis di daerah mataraman, kalangan santri berafiliasi kepada partai-partai religius yang berbasis di daerah tapal kuda, dan kalangan priyayi berafiliasi kepada partai-partai modern.

Penyebaran berbagai konten informasi secara tidak langsung ikut menyuburkan kampanye politik identitas. Seringkali, pesan yang hendak disampaikan bersembunyi di balik wacana soal ketidakadilan, diskriminasi, dan pemihakan pada golongan minoritas atau golongan tertertu.

Berbagai narasi itu terus direproduksi dengan menyasar segmen pemilih emosional. Pada akhirnya, penggiringan opini dilakukan, tanpa ada upaya konfirmasi pada sumber utama. Kalau kita belajar dari banyak momentum politik sebelumnya, media sosial memang ampuh menjadi instrumen penggiringan wacana. Lalu, bagaimana dengan Jawa Timur yang secara kuantitas pemakai media sosial masih belum merata di semua daerah?

Kendati sebarannya masih terbatas di kota-kota besar, namun efek domino yang lahir dari ruang-ruang percakapan masyarakat komunal bisa ikut menjadi media penyebarannya. Hal ini tentu ditunjang dengan memaksimalkan bekerjanya mesin-mesin politik di lapangan. Kendati bekerja secara parsial, mesin-mesin politik itu patut diwaspadai menjadi corong pengujar kebencian pada sebagian golongan.

Kita semua tentunya mengharapkan Pilgub Jatim 2018 sebagai momentum yang dapat membawa provinsi ini pada kematangan berdemokrasi. Sebuah praktik sirkulasi kepemimpinan yang dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya di negeri ini. Praktik berdemokrasi provinsi terbesar ke-2 yang sehat dan terbuka. Karena tugas kita bersama guna menjaga dan merawat Indonesia. Sehingga siapapun figur yang nantinya akan mempimpin Jawa Timur kedepan, mampu menjadi perekat dan pemersatu bagi seluruh lapisan/elemen masyarakat Jawa Timur.

Oleh: Afan Ari Kartika, Ketua Umum DPP PERMAHI / Pengamat Hukum Tata Negara

(RED)

LEAVE A REPLY