Setarakan yang Tidak Setara

Setarakan yang Tidak Setara

106
0
BERBAGI
Lodovicus Lasdi (kiri) bersama Kuncoro Foe dalam Forum Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Se APTIK

Surabaya (M.Sindoraya) – Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membawa banyak perubahan, salah satunya adalah mudahnya tenaga kerja asing untuk masuk dalam suatu Negara yang salah satunya adalah Indonesia. Tak hanya berlaku pada perusahaan, namun institusi Perguruan Tinggi (PT) juga berpeluang menerima tenaga pengajar asing dan begitupun sebaliknya. Namun era ini menjadi persoalan tersendiri ketika mereka tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, gelar yang mereka miliki dianggap lebih tinggi, sedangkan tenaga kerja dari Indonesia yang keluar negeri dengan beragam gelar dianggap dibawah standar mereka.

Menanggapi persoalan ini, sesi terakhir pada Forum Pimpinan Fakultas Bisnis dan Ekonomi se-Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) mengangkat topik ‘Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia’. Dihadapan para peserta forum, hadir sebagai pembicara yakni Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) di ruang A201 Kampus UKWMS Dinoyo, Sabtu (29/7). Indonesia melalui Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 menetapkan adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang selaras dengan target Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menuju generasi emas. Maka tenaga kerja ataupun siswa asing yang masuk ke Indonesia, akan dipetakan apakah kemampuan mereka sama dengan sumber daya di Indonesia.

KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. “Indonesia sebenarnya sudah tertinggal cukup jauh untuk pelaksanaan KKNI ini. KKNI sebenarnya hadir untuk menjembatani akan penilaian kesetaraan dan pengakuan kualifikasi antara tenaga atau siswa asing bekerja di sini maupun sebaliknya, sehingga tidak ada kesenjangan,” ujar Kuncoro.

UKWMS pun turut serta memperbaiki persoalan ini, yakni dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)/Diploma Supplement bagi setiap lulusannya. “SKPI kami terbit satu tahun dua kali dan dimulai sejak April 2016 dengan dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa inggris, yang tentu akan mempermudah lulusan kami jika akan melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri. Dan SKPI disetujui oleh Dekan masing-masing fakultas, maka akan menjadi pertanyaan jika Dekan memberikan keterangan dalam SKPI namun tidak mengenal mahasiswanya,” jelas Kuncoro. SKPI yang dikeluarkan tidak hanya menjabarkan pemahaman yang didapat mahasiswa, tetapi juga mencantumkan apa saja kemampuan yang dimiliki mahasiswa tersebut.

Memungkasi acara hadir Lodovicus Lasdi, MM., Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Bisnis UKWMS menyatakan bahwa,”kita wajib turut serta dalam pembangunan bangsa, bersama-sama dan bahu membahu membangun bangsa Indonesia menuju generasi emas termasuk menyetarakan yang tidak setara,” tutup Lodo.

(nawi)

LEAVE A REPLY