JPP-HAM Ajukan 7 Calon Komisioner Komnas HAM yang Berintegritas

JPP-HAM Ajukan 7 Calon Komisioner Komnas HAM yang Berintegritas

91
0
BERBAGI
.
.
.
.
.
.
Surabaya (M.Sindoraya) – Sejak tanggal 10 Juli, 2017, Jaringan Perempuan Pedull HAM (JPP-HAM) telah melakukan beberapa kajian kuaiitatif untuk memahami permasalahan dasar yang terjadi dilingkup Komisioner Komnas HAM periode 2012 – 2017 clan atas kajian tersebut, JPP-HAM menawarkan beberapa strategi pembenahan. Hal diatas disampaikan perwakilan JPP-HAM saat Konfrensi Pers di JW Marriot Hotel, Rabu, 2 Agustus 2017.
Sebagai pembicara JPP-HAM menghadirkan perwakilan jaringan antara lain Pinky Saptandari Endang Pratiwi (Dr., Dra., MA.) perwakilan Dewan Kota Surabaya, Erma Susanti perwakilan LSM WYDII, Hari Putri Lestari perwakilan dari LSM Sapu Lidi, Mardiko Saputro koordinator JPP HAM

” Pilih Komisioner yang Memiliki lntegritas, Kapasitas, Kredibiiitas, Akuntabiiitas, dan Berkeadilan Gender ”

Jenis data yang sudah berhasil dihimpun oleh JPP-HAM antara lain :
PERTAMA: Kajian online atas data-data terkait berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Komisioner Komnas HAM Periode 2012-2017. Balk itu berupa persoaian-peroalan internal kelembagaan maupun menyangkut klnerga Komisioner, termasuk penyataan-pernyataan antar Komisioner yang cenderung tidak terkonsolidasi.
KEDUA: Data yang kedua adalah kajian atas berbagai data yang kami himpun dari online research, recording wawancara pubiik 28 kandidat Komisioner pada tanggal 19 -21 Juli, juga wawancara langsung yang dilakukan oieh anggota Jaringan dengan beberapa kandidat.
Berdasarkan kajian data-data berikut, kami merumuskan beberapa masukan bagi Komisl III, DPR RI untuk benar-benar mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut ketika menetapkan Komisioner Komnas HAM Periode 2017 2022:
1. Calon Komisioner harus bebas dari dugaan tindak pidana korupsi.
2. Calon Komisioner harus bebas dari dugaan keterlibatan segala macam bentuk tindak kekerasan gender (anak dan perempuan)
3. Calon Komisioner tidak pernah terlibat dalam aksi-aksi atau kasus-kasus pelanggaran HAM, dan atau menjadi bagian dari kelompok yang memprovokasi pelanggaran HAM
4. Calon Komisioner harus memiliki visi penegakan HAM yang jelas, adil, terstruktur, dan berani, sebagai catatan penyokong lihat lampiran flashback kinerja Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga Negara pertama yang melakukan terobosan penegakan HAM yang tidak dapat dilakukan/diselenggarakan oleh pengadilan negeri. Sisi cerah Komnas HAM yang ini yang sedang kita perjuangkan untuk hadir kembali
5. Calon Komisioner HAM memegang prinsip non-partisan mampu bekerja dalam satu kesatuan menjalankan misi Komnas HAM. Terlebih, ke depan, wilayah kerja Komnas HAM diprediksi akan sering bersinggungan dengan konflik-konflik sektarian
6. Calon Komisioner HAM terbukti menjunjung tinggi asaz parsialitas dalam menjalankan tugas pembelaan HAM, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan atas dasar kedudukan, agama, ras, suku, jenis kelamin, maupun kedudukan sosiai-ekonomi
7. Caion Komisioner hams memiliki pengalaman leadership di bidang advokasi peningkatan status “A“ selama lebih dari 10 tahun.
8. Calon Komisioner harus memiliki pemahaman kelembagaan dan keorganisasian yang kuat, dapat memahami spesifikasi dan signifikasi peran antar anggota Komisioner dan staff Komnas HAM
9. Calon Komisioner harus mampu menginternalisasi gender mainstreaming dalam konsep dan mekanisme penegakan HAM
10. Agar Komisioner terpilih terbebas dari iklim kelembagaan sebelumnya yang negatif, kami merekomendasikan agar Komisi III, DPR RI memillh sebanyak-banyaknya satu (1) petahana untuk bersama-sama dengan Komisioner terpilih melakukan reformasi internal menjalankan mandat UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 (penyelidikan pelanggaran HAM).
Menurut JPP-HAM dari 28 nama yang muncul, mereka merekomendasikan 7 nama, 5 diantaranya adalah :
1. Arindi Heri Putri, dari Komisioner Komnas Perempuan
2. Sandra Moniaga, Petahana Komisioner Komnas HAM
3. Amirrudin, dari Lembaga ELSAM
4. Haris Assyar dari KONTRAS
5. Sri Lestari dari Akademisi
Perwakilan Jaringan Komnas HAM : (ki-ka) Pinky Saptandari Endang Pratiwi (Dr., Dra., MA.) perwakilan Dewan Kota Surabaya, Erma Susanti perwakilan LSM WYDII, Hari Putri Lestari perwakilan dari LSM Sapu Lidi, Mardiko Saputro koordinator JPP HAM
Harapannya, rekomendasi kepada DPP RI ini semoga dapat dijadikan catatan penting bentuk kepedulian masyarakat, dan tugas-tugas seperti ini harus terus dilakukan untuk mengawal sehingga mendapatkan anggota komisi-komisi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang lebih baik dalam mengemban tugas bangsa dan negara.
(nawi)

LEAVE A REPLY