BCCNW Nilai, Pelaksanaan DD/ADD di Lamongan, Kurang Maksimal

BCCNW Nilai, Pelaksanaan DD/ADD di Lamongan, Kurang Maksimal

391
0
BERBAGI
Bakir reko dan foto proyek DD dengan bahan batu kapur
.
.
.
.
.
.

 

Lamongan, (M. Sindoraya) -Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), secara keseluruhan sudah di laksanakan di seluruh desa di Kabupaten Lamongan. Diharapkan dalam pelaksanaan tersebut dapat dilakukan secara transparan, baik dan benar, sehingga dapat menumbuhkan antusias masyarakat dalam proses pembangunan di Negeri ini.

Namun nampaknya, pelaksanaan kegiatan DD dan ADD di Lamongan, masih belum bisa memberikan kepuasan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Bojonegoro Coruption Colution Nepotisme Watch (BCCNW) wilayah Lamongan. Pasalnya, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di sebagian besar desa di Lamongan, dinilai masih kurang maksimal.

Hal itu disampaikan oleh Bakir Reko, salah satu anggota LSM BCCNW. Yang menyatakan kekhawatirannya terhadap tingkat kualitas bangunan-bangunan yang didirikan menggunakan uang negara tersebut, yang dianggap tidak memenuhi standart, baik bahan maupun cara pengerjaan. Dia mencontohkan seperti bangunan TPT yang sudah dikerjakan di desa Sidomukti kecamatan Kembangbahu dan Desa Pajangan Kecamatan Sukodadi.

“Saya khawatir dengan kwalitas proyek- proyek yang dibangun di sebagian besar desa di Lamongan, yang saya nilai belum memenuhi standart PU, baik bahan yang digunakan maupun cara pengerjaannya. Sehingga di khawatirkan, manfaat bangunan tersebut tidak dapat dirasakan lama oleh masyarakat. Seperti contohnya yang sudah di kerjakan di desa Sidomukti sama di Desa Pajangan. Bahan materialnya sangat jauh dari standart” katanya kepada di kediamannya, Rabu (23/08).

Selain itu, masih menurut Bakir, pelaksanaan kegiatan DD dan ADD di Kabupaten Lamongan pada umumnya juga belum tepat sasaran. Karena pada dasarnya, tujuan kegiatan tersebut untuk pemberdayaan masyarakat. Namun faktanya, masih banyak masyarakat yang tidak di libatkan. Dan itu bertentangan dengan himbauan yang disampaikan oleh KPK dalam surat edaran tanggal 31 Agustus 2016, terkait pengolahan dana desa, yang disebutkan pada point ke-3 agar mengikusertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Terlebih lagi saya juga melihat, timlak yang dipilih hanya digunakan sebagai formalitas. Bahkan tak jarang, semua kegiatan di tangani oleh kades sendiri,” imbunya

Dalam hal ini, LSM BCCNW, menyampaikan harapanya kepada pihak-pihak terkait seperti inspektorat, agar lebih cermat dan tegas lagi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan baik dari ADD maupun DD. “Kurangnya pengawasan dari pihak -pihak terkait seperti inspektorat, saya rasa juga menjadi salah satu faktor kegagalan pelaksanaan pembangunan di desa. Kami harapkan mereka harus lebih tegas lagi untuk memantau jalannya kegiatan. Dan juga peran masyarakat sangat penting dalam mengawal pembangunan,” imbuhnya

Sementara itu, Agus Suyanto, Kepala Inspektorat Lamongan, saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan sekretarisnya, tidak berada di ruangan, saat ingin menemuinya di kantor inspektorat guna menanggapi hal tersebut.

(Suf)

LEAVE A REPLY