Harus Ada Dana Sharing Untuk WIFT

Harus Ada Dana Sharing Untuk WIFT

86
0
BERBAGI
Dosen Ekonomi Unkhair Ternate Mohtar Adam

 

MALUT, (Media Sindoraya) – Pemerintah Provinsi Malut diminta untuk tidak memebebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 dengan adanya rencana kunjungan Presiden Republik Indinesia (RI) Joko Widodo dalam rangka Widi International Fishing, karena saat ini kondisi fiskal makin melebar defisitnya.

Dosen Ekonomi Unkhair Ternate Mohtar Adam Kepada reporter media Sindoraya.com belum lam ini mengatakan, khusus untuk acara WIFT yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi bisa mengajukan bantuan kementerian untuk mengalokasikan pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan kegiatan WIFT yang akan dikunjungi presiden, jangan hanya menggunakan APBD.

Kata dia, ada beberapa instansi teknis yang saat ini lebih fokus penganggaran di pulau Widi itu sah-sah saja akan tetapi jangan semua dibebankan ke APBD, perlu shareing anggaran dengan APBN melalui Kementerian dan itu dibutuhkan negosiasi gubernur ke para menteri terkait”. Ini sangat penting yang harus di lakukan Gubernur.

Perlu diketahui problem dasar dalam APBD P 2017, perlu dilakukan efisiensi, karena penambahan alokasi dana transfer sangat kecil dan tidak bisa menampung kebutuhan belanja pemerintah daerah, ditengah beberapa kebutuhan belanja yang harus dialokasikan yaitu Hibah Pemilihan Kepala daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), katanya, (reza)

LEAVE A REPLY