PEMDA Lamongan, GTT Akan ber-SK

PEMDA Lamongan, GTT Akan ber-SK

3496
0
BERBAGI
Lamongan, (Mediasindoraya) – Terbitnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ( PERMENDIKBUD)  nomor 8 tahun 2017 yang berlaku efektif sejak 1 maret 2017. MAKA GURU HONORER YANG ADA DI SEKOLAH WAJIB MENGANTONGI SURAT KEPUTUSAN (SK)  yang diterbitkan pemrintah daerah (Pemda).
Dikutip dari jejakrekam. Com,  senin (20/3/2017). Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI,  Antung Fatmawati mengatakan ” Guru honorer sekolah negeri wajib mendapatkan SK dari pemerintah daerah, itu akan mempermuda komponen pembayaran honor seperti guru honorer hanya untuk memenuhi surat pertanggung jawaban mutlak ( SPM ), tenaga administrasi  yakni tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah seperti pendataan daftar pokok pendidikan ( DAPONDIK) , termasuk tenaga administrasi bantuan operasional sekolah ( BOS)  untuk SD       ” termasuk didalam pembayaran gaji para honorer ini adalah pegawai perpustakaan,  penjaga sekolah,  petugas satuan pengaman ( SATPAM ) serta petugas kebersihan.
Terkait implementasinya di kabupaten lamongan Adi Suwito Kepala Dinas Pendidikan kabupaten lamongan mengatakan,  ” kami akan pelajari terkait PERMENDIKBUD tersebut selanjutnya akan kami sampaikan kepada kepala Daerah Lamongan ( Bupati Fadeli), selanjutnya keputusan di beliaunya”,  disampaikan melalui seluler ke wartawan MediaSindoraya, selasa, (31/10/17).
Hal lain, Adi suwito juga menjelaskan terkait adanya rencana honor kepada GTT di lamongan yang termuat dalam RAPBD 2018 untuk saat ini masih dalam proses hearing dengan DPRD lamongan.  Ditanyak terkait payung hukumnya, apa ada SK nya ?, adi suwito menegaskan,  ” itu pasti ada”. Tidak mungkinlah kita menganggarkan hal tersebut kemudian tidak dilengkapi payung hukumnya,  ini masih dalam proses, pungkasnya.
Arip suwandono guru tidak tetap (GTT) SDN wonokromo I yang sudah mengabdi kurang lebih 10 Tahun, ikut merasa senang dengan adanya perhatian kepada GTT baik dari pemerintah pusat maupun daerah. 31/10/17.
Harap dia lebih lanjut, hal tersebut terealisasi segera dan semua pihak stigholder dikabupaten lamongan mendukung upaya – upaya pembenahan persoalan yang krusial di Sekolah Tingkat Dasar khususnya diwilayah kabupaten lamongan. Pungkasnya. (HM)

LEAVE A REPLY