Jaga Kedamaian: Rektor Se-Jatim Kawal Pilgub Jatim 2018

Jaga Kedamaian: Rektor Se-Jatim Kawal Pilgub Jatim 2018

35
0
BERBAGI
Ikrar Rektor se-Jawa Timur
.

 

SURABAYA (M.Sindoraya) – Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jawa Timur 2018 mulai hangat. Kondisi ini membuat rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) mengambil sikap. Mereka akan menjadi leader untuk berkomitmen menjaga kondusivitas, kesejukan dan kenyamanan Jawa Timur.

Komitmen itu disampaikan para  rektor yang tergabung dalam Paguyuban Rektor usai menggelar pertemuan dengan penasehat paguyuban, Mohammad Nuh, di Tower Unusa kampus B Jemursari Surabaya, Sabtu (6/1) sore.

Tampak 13 rektor PTN dan PTS di Jatim hadir dalam pertemuan ini. Di antaranya Rektor Universitas Jember, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Trunojoyo, Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), ITS, Unesa, Universitas Darul Ulum Jombang dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa).

Mohammad Nuh mengatakan, pertemuan ini bukan karena melihat dan mendengar suasana politik yang mulai memanas. “Kebetulan saja dilakukan saat suasana seperti ini. Tapi, kami ingin mengawal kesejukan dan kedamaian di Jatim. Kami mengajak pimpinan perguruan tinggi di Jatim untuk menjaga itu, pilihan yo pilihan, tapi ojo sampe tukaran,” ujarnya.

Pilgub adalah proses edukasi politik sekaligus proses meneguhkan prinsip-prinsip berdemokrasi. Berdemokrasi itu, kata M Nuh, adalah dua kejadian penting yakni proses pemilihannya dan proses penepatan janji-janji politik calon yang terpilih.

“Di sini peran perguruan tinggi. Mengawal proses pemilihannya dan juga mengawal janji-janji politik calon yang sudah terpilih,” tambah Pria yang menjabat Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) ini.

Diakui Nuh pertemuan para rektor ini bukan melihat dinamika politik yang ada. Namun, lebih pada melihat adanya potensi-potensi dibenturkan dan membenturkan diri saat ada pemilihan baik pemilihan presiden, gubernur maupun walikota atau bupati.

“Kita selalu belajar dari pemilihan-pemilihan yang sudah digelar sebelumnya. Karenanya kini kita komitmen agar hal itu tidak terjadi. Karena kampus ini lembaga pendidikan yang paling memungkinkan untuk menekan konflik karena secara keilmuan sudah lebih tinggi. Mumpung belum terjadi, makanya kita mengajak, ayo lebih rasional,” jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menambahkan Kampus sebenarnya menjadi tempat yang cukup ‘nyaman’ bagi para calon-calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi, warga kampus yang sangat banyak dan kebanyakan adalah para pemilih pemula yang bisa diajak untuk memilih calon yang bersangkutan.

Namun, nampaknya kampus dilarang untuk menjadi tempat berkampanye bagi para calon. “Intinya kita akan mengundang orang-orang yang memiliki gagasan bagus. Esensinya perguruan tinggi akan memberikan kesempatan bagi kandidat dengan prinsip keadilan politik. Tidak ada unsur kampanye. Kalau sudah jadi tempat kampanye, maka kampus akan menjadi sub ordinat kepentingan politik. Perguruan tinggi tidak boleh jadi sopir apalagi kernetnya,perguruan tinggi harus bisa menjadi pemilik dari mobil itu,” jelas  penasehat Paguyuban Rektor Jatim, M Nuh.

Senada dengan M Nuh, Rektor Unair, Mohammad Nasih juga mengiyakan. Namun, Unair sebagai lembaga pendidikan yang memiliki program studi politik juga mendorong mahasiswa untuk bisa belajar tentang politik. “Edukasi politik itu penting. Apalagi kita punya itu (Fisip). Tapi, kita tidak boleh jadi kendaraan politik mereka,” tandas Nasih.

Bahkan, Nasih pun melarang dosen dan mahasiswa untuk berpolitik praktis. Ketika ada dosen yang sudah melakukan politik praktis dan terang-terangan membela salah satu calon, maka Unair akan memberikan sanksi. Namun, jika dilibatkan secara tidak langsung, Unair memang tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada aturan yang melarang.

“Kalau jadi konsultan politik, ya memang tugas dosen salah satunya menjadi konsultan. Yang terpenting kita akan berikan informasi sebanyak-banyaknya bagi warga kampus untuk tahu tentang proses demokrasi ini,” jelasnya. (Humas Unusa/nawi)

 

LEAVE A REPLY