Pelaksanaan ADD di Kab.Nias diduga Syarat Dengan KKN

Pelaksanaan ADD di Kab.Nias diduga Syarat Dengan KKN

25
0
BERBAGI
.

 

Nias. (M.sindoraya.com) – Dugaan indikasi KKN dengan modus Pelatihan, Bimtek dan Study banding di luar daerah dengan anggaran 30 juta per desa di 170 desa se Kabupaten Nias, Inspektorat Kabupaten Nias masih belum melakukan audit.

Kepala Inspektorat Kabupaten Nias, Faoaro Lahagu, SE yang di temui beberapa Awak Media di ruang kerjanya, Selasa (9/10 pagi, Menyatakan bahwa pihaknya telah menyurati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Nias terkait laporan dugaan indikasi penyimpangan dan pemborosan Dana Desa oleh Badan Pengurus Harian, Nias Corruption Watch (NCW) Nias-Indonesia.

“Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias telah menjawab, bahwa terkait bimtek tersebut merupakan kerjasama dengan sebuah lembaga penyelenggara, dan yang membayar adalah masing-masing kepala desa. Uraiannya sesuai komunikasi pihak penyelenggara dengan pihak desa yang di mediasi oleh PMD”. Ujar Kadis.

Di akui Kadis bahwa pihak  Inspektorat belum melakukan pemeriksaan, tetapi pihaknya meminta Dinas PMD untuk menyurati NCW untuk menjelaskan hal dimaksud.

Di tempat terpisah, Sekretaris Nias Corruption Watch, Samabudi Zendrato kepada Awak Media (9/1) menyebut, jika sampai saat ini pihaknya belum menerima surat klarifikasi dari PMD seperti di sarankan Inspektorat, dan membantah jika hal yang di sampaikan PMD kepada inspektorat yang menyebut tidak ada keterlibatan Pemkab Nias dalam hal itu.

“Dari hasil penyampaian  Dinas PMD kepada inspektorat wajar saja demikian, yang jelas ada keterlibatan Dinas PMD, sebab yang menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah Dinas PMD, maka setiap kegiatan yang pembiayaannya dari dana desa, tentu harus di kaji dulu oleh Dinas PMD dan sebagaimana  Permendes No.9 tahun 2016 tentang uji kelayakan terhadap lembaga penyelenggara bimtek”, Papar Samabudi.

Di jelaskan Samabudi, bahwa dugaan indikasi penyimpangan serta pemborosan dana desa di 170 desa di kabupaten nias pada kegiatan pelatihan/bimtek/study banding mencapai milyaran rupiah. Di duga pembiayaan hampir pada seluruh jenis kegiatan di markup, dan hal ini akan di sampaikan laporan tertulis kepada KPK, BPKP serta Kemendes.  estimasi sementara, kelebihan uang per peserta 1,5 juta. Beber Samabudi. (Scr)

LEAVE A REPLY